Bupati Mimika Terancam Sanksi Mendagri

Bagikan Bagikan
Thomas Umbupati
SAPA (TIMIKA) – Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE.,MH kini terancam akan sanksi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hal ini dikatakan,   Kepala Sub Ditjend Otda Khusus Papua dan Papua Barat pada Kementerian Dalam Negeri, Thomas Umbupati, ketika dihubungi Salam Papua via selulernya dari Timika, Jumat (25/11). 

Kata dia, hasil temuan berupa fakta dan data terkait dengan laporan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika kepada tim Ditjend Otda Kemendagri, telah diserahkan kepada Mendagri, sehingga dalam waktu dekat sudah ada putusan dari Mendagri atas sanksi yang akan diberikan terhadap Bupati Mimika. 

“Kami tim yang turun ke Timika sudah melaporkan ke Bapak Menteri, dan nanti tinggal Bapak Menteri yang memutuskan opsi mana yang akan diambil.  Selaku staf, kami hanya mengajukan fakta dan data terkait dengan sikap dan prilaku seorang pejabat Publik dalam hal ini Bupati Mimika Eltinus Omaleng,” kata Thomas.

Dijelaskan, ada dua opsi yang nantinya diberikan sebelum ada putusan dari Mendagri. Opsi yang pertama, akan mengusulkan agar penyelesaian secara terbuka dan transparan serta konferhensip antara Pemerintah Kabupaten, Porvinsi dan Pusat, untuk menyikapi persoalan yang terjadi secara normatif atas apa yang terjadi di Kabupaten Mimika.

Sedangkan opsi yang kedua yaitu, memberhentikan sementara Eltnius Omaleng dari jabatan Bupati Mimika selama tiga bulan agar dapat diberikan pembinaan dari Kemendagri. 

“Jadi untuk menjatuhkan sanksi dari Bapak Mendagri, yang pertama itu kami akan usulkan untuk penyelesaian secara terbuka dan transparan dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat atas permasalahan yang terjadi di Mimika. Nah kalau itu tidak digunakan berarti, kami gunakan opsi kedua yaitu yang bersangkutan (Eltinus Omaleng-red) diberhentikan sementara selama 3 bulan sambil di bina di Jakarta. Itu akan kita gunakan,” kata Thomas.

Akan tetapi menurutnya, opsi yang pertama diusulkan tidak tepat terkait dengan persoalan yang terjadi di Mimika.  Pasalnya, apa yang telah dilakukan oleh Eltinus Omaleng selaku kepala daerah telah melanggar hukum. Seperti, perjalanan keluar negeri tanpa seijin Mendagri,  serta pembahasan APBD Perubahan menggunakan Peraturan Bupati (Perbup). 

“Kami dihadapkan dengan persoalan yang dibuat oleh Bupati dan berdampak secara hukum atas kapasitas beliau sebagai seorang kepala daerah. Misalnya, perjalanan dinas keluar negeri tanpa ijin dari Mendagri,  pemanfaatan untuk mendahului penetapan APBD.  Ini merupakan pelanggaran hukum semua,” ujar Thomas.

Dikatakan, salah satu dari dua opsi ini yang akan diajukan ke Mendagri berdasarkan fakta dan realita yang didapatkan tim Ditjend Otda selama berada di Timika.

“Jadi, ini ada beberapa opsi yang kita pilih. Tinggal kita lihat mana yang akan kami pakai, tinggal kita ajukan ke Mendagri, dari sisi hukum dan politik berdasarkan realita yang sudah kami peroleh dilapangan. Jadi, kita secara terang-terangan terbuka, ini fakta yang terjadi di Timika,” tutur Thomas.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Mimika, dijelaskan, yakni soal Pembahasan APBD Perubahan menggunakan Perbup, tidak memasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk Raperda sebagai arah kebijakan pembangunan Mimika selama 5 tahun, serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2015 dan 2016 yang tidak diserahkan kepada DPRD Mimika untuk diperiksa. Sehingga, hal-hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dari pelanggaran yang dilakukan Bupati Mimika tidak menaati dan mematuhi konstitusi, maka besar kemungkinan sanksi tegas akan dijatuhkan kepada Bupati Mimika. 

“Jadi pelanggaran yang dia (Bupati Mimika-red) lakukan tidak membahas APBD, RPJMD, LKPJ dan ada kegiatan lainnya telah melanggar. Ini menjelaskan bahwa, yang bersangkutan harus taat dan patuh terhadap konstitusi. Apabila dia melanggar, otomatis ada sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang,” ucap Thomas. 

Sementara terkait dengan Hak Angket (Penyelidikan) yang dilakukan DPRD Mimika terhadap Bupati Mimika, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.

“Untuk hak angket yang DPRD gunakan biarlah berjalan proses hukumnya, karena berkaitan dengan ijazah palsu. Nah, itu masuk di ranah hukum dan silahkan di tindaklanjuti dan apabila tidak berjalan, maka proses akan dilakukan oleh Mendagri dan akan diproses sampai ke MA, dan apabila putusan bersifat Inkrah yang bersangkutan akan diberhentikan,” kata Thomas. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment