Bupati Nilai Paripurna Hak Angket DPRD Mimika Tidak Sah

Bagikan Bagikan
Eltinus Omaleng
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE., MH menilai bahwa, Rapat Paripurna Khusus Terbatas Masa Sidang II Tahun 2016 yang dilakukan DPRD Mimika pada Kamis (24/11) tidaklah sah. Pasalnya, keabsahan anggota dewan yang menjabat saat ini sudah dibatalkan secara hukum melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Kepada Salam Papua, via selulernya pada Jumat (25/11) bupati mengatakan bahwa,  isu yang berkembang di masyarakat saat ini pasca sidang paripurna istimewa memberhentikan kepala daerah hanyalah manipulasi politik dan membangun opini publik yang berlebihan, karena status anggota DPRD Mimika sudah cacat hukum setelah putusan PTUN Jayapura.

“Ada isu berkembang DPRD Mimika melalui sidang paripurna istimewa memberhentikan kepala daerah itu manipulasi politik, dan membangun opini publik yang berlebihan karena DPRD Mimika status setelah putusan PTUN Jayapura itu sudah cacat hukum,” kata bupati.

Dijelaskan, pasca putusan PTUN Jayapura No 34/6/2015/PTUN Jayapura, tertanggal 6 Juni 2016,  secara hukum membatalkan SK Gubernur No 155.21385/Tahun 2015, tanggal 3 November 2015, tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika periode 2014-2019.

Bahkan, kata dia, Gubernur Papua yang sebagai tergugat ketika itu sempat melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera (PT TUN) Makassar dengan Perkara  No 104/B/2016 PTTUN MKS. Namun, hal itu sudah dicabut tergugat pada bulan Oktober. 

Sehingga, Panitera PT TUN Makasar telah mencoret perkara tersebut dalam buku register banding.

Atas dasar itu, menurut bupati, Gubernur Papua menindaklanjuti putusan PTUN Jayapura dengan mengeluarkan  Surut Keputusan (SK) baru untuk  peresmian anggota DPRD Mimika yang berhukum tetap berdasarkan SK 16A.

“Upaya hukum banding pun sudah dicabut oleh Guberbur Papua, maka putusan PTUN Jayapura itu sudah putusan hukum tetap, dan gubernur tindak lanjuti mengeluarkan SK baru untuk peresmian anggota DPRD Mimika yang berhukum tetap berdasarkan SK 16A yang dimenangkan oleh PTUN Jayapura pada tanggal 6 Kuni 2016. kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera melalui upaya hukum banding oleh tergugat,” ujar Bupati. 
Untuk itu, kata bupati, pelantikan anggota DPRD Mimika berdasarkan SK 16A tidak lama lagi dilakukan. Pasalnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika tengah dihadapkan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2017, dan sejumlah agenda lainnya.

“Oleh karena itu kami tunggu peresmian SK 16 A, tunggu hari, karena mengingat pembahasan APBD Induk 2017, serta agenda lainnya,” tutur bupati.

Sementara untuk anggota dewan saat ini, bupati menegaskan  bahwa,  mereka sudah tidak mempunyai kewenangan melaksanakan tugas sebagai anggota dewan, dan tidak mempunyai hak lagi menggunakan fasilitas yang  disiapkan oleh pemerintah, antara lain Kantor DPRD Kabupaten Mimika, termasuk keuagan negera sebagai hak DPRD yang diatur dalam aturan hukum berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dengan demikian maka, DPRD Mimika tidak mempunyai kewenangan melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Mimika berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta tidak mempunyai hak dalam hal apapun, diantaranya fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah antara lain kantor DPRD Kabupaten Mimika termasuk keuangan negera sebagai hak DPRD yang diatur dalam aturan hukum berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas bupati.

Bupati menambahkan, untuk proses memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah semuanya ada prosedur yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dimana dalam UU tersebut menjelaskan pada Bab VII Pasal 78 Ayat 2, kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah/ wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf B, melanggar larangan bagi kepala daerah/ wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat 1, melakukan perbuatan tercela, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen, dan atau mendapat sanksi pemberhentian.

Dengan demikian maka, menurut bupati, proses pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ada aturan mainnya, melalui ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

“Mendagri tidak semudah mengeluarkan SK pemberhentian kepala daerah begitu saja, karena beliau tau aturan dan mekanisme yang berlaku di negara kita,” kata bupati. (red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Memperluaskan berita Pernyataan Bupati Mimika, menyangkut status DPRD Mimika itu saya pikir sabar dulu karena masyarakat Mimika muak berita tersebut, bisa saja menimbulkan pikiran negatif adanya SK, Dan banyak yang korban masala DPRD Mimika jadi kalo bisa hal teperti itu hari ha-nya baru sekalian di umumkan.

    ReplyDelete