SUDIRO DILAPORKAN KE POLISI

Bagikan Bagikan
Laporan Polisi
SAPA (TIMIKA) – Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) PT Freeport Indonesia (PTFI) Kabupaten Mimika, Sudiro dilaporkan ke Polres Mimika oleh Ketua Pimpinan Cabang (PC) SPKEP SPSI PTFI, Virgo Henry Solossa karena diduga telah melakukan penggelapan terhadap iuran anggota PUK yang harus didistribusikan kepada peringkat organisasi dalam hal ini PC SPKEP SPSI PTFI Kabupaten Mimika terhitung sejak Januari 2014 sampai saat ini.

Informasi yang diperoleh dari sumber Salam Papua menyebutkan, Virgo melapor ke Polres Mimika dengan Laporan Polisi Nomor : LP/795/IX/2016/Papua/Res. Mimika, tanggal 07 September 2016 dan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/527/IX/2016/PAPUA/ RES MIMIKA. Dan untuk menangani laporan ini, Polres Mimika diback up Polda Papua telah memeriksa sejumlah saksi.

Ketua PC SPKEP SPSI PTFI, Virgo Henry Solossa ketika dikonfirmasi Minggu (27/11) membenarkan pihaknya telah melaporkan Sudiro selaku Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI ke Polres Mimika. Menurut Virgo, sejak Januari 2014 sampai saat ini kewajiban mendistribusikan iuran ke peringkat organisasi atau PC tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang diketuai oleh Sudiro. 

Virgo menjelaskan, sebelum akhirnya memutuskan melaporkan Sudiro selaku PUK ke Polres Mimika, sebagai Pimpinan Cabang (PC) ia telah melakukan berbagai upaya dengan niat baik seperti surat menyurat ke PUK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), namun tidak mendapat tanggapan dari PUK. Sehingga sesuai AD-ART, PC mengeluarkan surat peringatan (SP) ke 1 kepada PUK pada tanggal 17 Agustus 2016 dan SP ke 2 pada tanggal 25 Agustus 2016, itu pun tidak ditanggapi sehingga PC menerbitkan SP ke 3 pada tanggal 31 Agustus 2016, dimana dalam SP ke 3 ini disampaikan bahwa apa bila sampai tanggal 6 September 2016 tidak ditanggapi maka PC akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.
“Karena itulah pada tanggal 7 September 2016, kami melaporkan Sudiro sebagai Ketua PUK ke Polres Mimika. Yang saya tahu Polres dan Polda sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Kalau wartawan mau mengetahui perkembangan penanganan laporan ini silahkan bertanya ke polisi,” kata Virgo.

Menurut Virgo, sesuai AD –ART, sebanyak 6.463 anggota PUK wajib membayar iuran sebesar Rp 50.000 per bulan ke Kas PUK. Dari jumlah total iuran yang terkumpul, dibagi 55 % dipergunakan oleh PUK, 30 % didistribusikan ke organisasi peringkat Pimpinan Cabang dan 15 % ke Pimpinan Pusat.

Dalam SP ke 1, ke 2 dan ke 3 yang dikirim ke PUK disebutkan iuran anggota PUK yang belum didistribusikan ke Kas PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika sejak Januari sampai Desember 2014 sebagai berikut : 6.463 jumlah anggota dikali Rp 50.000 iuran per anggota dikali 30 % hak peringkat dikali 12 bulan = Rp 1.163.340.000. Selain itu, 2.712 jumlah anggota dikali Rp 10.000 iuran per anggota dikali 30% hak peringkat dikali 12 bulan = Rp 97.632.000. Jadi total yang harus didistribusikan ke PC dalam tahun 2014 sebesar Rp 1.260.972.000. Total yang sama (Rp 1.260.972.000) juga harus didistribusikan PUK ke PC untuk Januari sampai Desember 2015. Sementara terhitung Januari sampai Juli 2016 sebesar Rp 735.567.000. “Jadi kalau ditotalkan sejak Januari 2014 sampai November 2016 kurang lebih Rp 3,7 miliar,” kata Virgo.

Virgo mengatakan, realisasi distribusi iuran dari PUK ke PC di tahun 2013 dan 2014 berjalan lancar. “Namun karena sejak tahun 2014 sampai saat ini tidak didistribusikan,  inilah yang membuat Pimpinan Cabang menduga ada penggelapan,” ujar Virgo.

Ketika ditanyakan, ada informasi PUK diduga tidak mau mendistribusikan iuran anggota PUK ke PC karena PC tidak mengakui hasil Musyawarah Unit Kerja (Musnik) pada November 2013, yang salah satu hasilnya Sudiro kembali terpilih menjadi PUK dan PC juga tidak mau melantik kepengurusan Sudiro, Virgo menegaskan, itu alibi atau justifikasi mereka, silahkan nanti beragument di pengadilan.

“Setelah Musnik atau sejak November dan Desember 2013 sampai Januari 2014 kami tidak melantik kepengurusan tersebut. Kenapa kami tidak melantik? Ini bukan karena kami tidak mengakui keberadaan mereka. Kami tidak pernah melantik mereka pasca Musnik yang dilakukan, karena proses Musnik itu tidak berjalan sesuai dengan AD-ART, saya tidak bisa melantik suatu kepengurusan yang tidak sesuai mekanisme AD-ART. Karena Musnik tidak sesuai AD-ART dan saya tidak melantik kepengurusan yang dihasilkan, maka saya mengeluarkan surat dari Pimpinan Cabang kepada PT Freeport Indonesia untuk menjelaskan status Musnik itu dan kepengurusan itu tidak sah adanya karena pelaksanaannya tidak sesuai mekanisme dalam AD-ART,” tegas Virgo.

Virgo menambahkan,  pada April 2014, datang Pimpinan Pusat (PP) SPKEP SPSI untuk menyikapi polemik kepengurusan PUK. Selaku Pimpinan Cabang, Virgo menjelaskan tidak bisa melantik karena mekanisme Musnik tidak berjalan sesuai AD-ART, yakni kelengkapan Musnik tidak lengkap,  dan Pimpinan Cabang tidak diberi tempat, pada hal sesuai AD ART, Pimpinan Cabang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dan harus menghadiri Musnik tersebut.

“Setelah Pimpinan Pusat datang dan pertanyakan, saya jelaskan dan juga menyampaikan lewat surat ke Pimpinan Pusat bahwa sesuai kewenangan, saya tidak bisa melantik karena saya tidak mau menyalahi mekanisme dalam AD-ART. Tapi saya juga sampaikan, Pimpinan Pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, silahkan menentukan langkah-langkah. Kalau mau melantik silahkan. Lalu Pimpinan Pusat dengan sejumlah pertimbangan melantik mereka pada April 2014,” kata Virgo. 

Virgo menegaskan, dalam SK pelantikan PUK ini cukup jelas tertulis permintaan Pimpinan Pusat kepada PUK untuk melaksanakan kewajibannya sesuai AD-ART. Berarti jelas, dalam AD-ART tidak ada satu item pun dalam bab dan pasal, yang menjelaskan bahwa PUK tidak dapat mendistribusikan iuran kepada peringkat organisasi.

Selain itu, jelas Virgo, surat yang PC keluarkan sebelum pelantikan, tidak berdampak negatif karena iuran dari anggota kepada PUK tetap berjalan. “Dengan demikian, pasca pelantikan oleh Pimpinan Pusat, mestinya surat dari Pimpinan Cabang sudah gugur, maka PUK harus melaksanakan kewajibannya sesuai AD-ART. Jadi kalau mereka mau menggunakan itu sebagai alibi, kami pun bisa membantah hal tersebut, tapi biarlah proses hukum berjalan dan sampai saatnya kami pun akan menjelaskan itu,” kata Virgo. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. VIRGO.....
    Ingat Kata Katamu dulu....
    Siapa yang bekerja jujur di tanah ini akan mendapat .........

    ReplyDelete