SKH Salam Papua Minta Maaf Kepada Bupati Mimika

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Pemimpin Umum (PU) SKH Salam Papua, Yulius O. Lopo mengatakan berita dengan judul  “Bupati Mimika Diperiksa Polda Papua Sebagai Tersangka Ijazah Palsu” yang diterbitkan di Website www.salampapua.com pada Jumat (10/2) ternyata salah karena faktanya tidak seperti itu.

“Setelah melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak, ternyata berita tersebut baik judul dan isinya secara keseluruhan salah. Bahwa Tidak Benar Bupati Mimika Diperiksa Polda Papua Sebagai Tersangka Ijazah Palsu. Karena itu, atas nama manajemen SKH Salam Papua, saya selaku Pemimpin Umum telah mencabut berita tersebut di Website SKH Salam Papua, sekaligus menyatakan Permohonan Maaf yang sebesar-besarnya kepada Bupati Mimika Bapak Eltinus Omaleng, SE, MH dan keluarga besar Omaleng,” kata Yulius.

Yulius mengharapkan, dengan meralat dan  mencabut berita tersebut, dapat meluruskan informasi tidak benar yang telah berkembang dalam masyarakat Mimika, sekaligus memulihkan kembali nama baik Bapak Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH dan keluarga besar Omaleng.

“Kami manajemen SKH Salam Papua berharap Bapak Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH dan keluarga besar Omaleng bisa memaafkan kesalahan tersebut. Selanjutnya kami berjanji akan melakukan konfirmasi terhadap setiap berita terkait Bapak Bupati Mimika dan juga pihak lain sebelum diterbitkan,” kata Yulius.

Yulius menjelaskan, ralat  terhadap pemberitaan yang salah dan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan dalam sebuat berita seperti yang dilakukan SKH Salam Papua merupakan Kewajiban Koreksi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999, Bab I, Pasal 1 ayat 13 yang berbunyi  Kewajiban   Koreksi   adalah   keharusan   melakukan   koreksi   atau   ralat terhadap suatu informasi,  data,  fakta,  opini,  atau  gambar  yang  tidak  benar yang  telah diberitakan  oleh pers yang bersangkutan.

Langkah yang ditempuh SKH Salam Papua ini juga sesuai Kode Etik Jurnalistik yang diterbitkan Dewan Pers, Pasal 10 yang berbunyi,  Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

“Pers atau lembaga media karena faktor tertentu, bisa saja berbuat salah, menurunkan berita yang ternyata tidak benar. Bila hal ini terjadi, pers atau lembaga media, sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik harus terbuka melakukan Kewajiban Koreksi, meralat, meluruskan dan mencabut berita yang salah, dan menyampaikan berita yang benar serta meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan,” kata Yulius. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment