Antisipasi Mogok Kerja Karyawan Freeport,100 Personil Brimob Polda Riau Didatangkan

Bagikan Bagikan
Kapolres Mimika AKBP Victor Mackboen ketika memberikan arahan kepada 100 personil Brimob Polda Riau, di Aula Brimob Yon B Polda Papua, Minggu (30/4)
SAPA (TIMIKA) – Sebanyak 100 personil (1 kompi) personil Brimob Polda Riau tiba di Timika hari ini, Minggu (30/4), untuk membantu pengamanan obyek vital menyusul rencana aksi mogok kerja serikat pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI).

100 personil Brimob Polda Riau diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II ( SSK II) Kota Pekanbaru, Riau, dan tiba di Bandara Mozes Kilangin Timika, Minggu (30/4) pagi.

Kapolres Mimika, AKBP Victor Dean Mackbon, mengatakan tambahan personil Bawah Komando Operasi (BKO) akan membantu sekitar 500 personil TNI-Polri di Timika mengamankan sejumlah akses lalulintas pekerja Freeport maupun fasilitas umum termasuk Bandara.

“Salah satu obyek pengamanan yaitu akses pintu keluar masuk karyawan di cek point (CP) 28, Gorong-gorong, CP Kuala Kencana, dan lainnya termasuk bandara. Kami akan melakukan pengamanan ekstra di titik-titik tersebut,” kata Victor di Timika, Minggu (30/4) dini hari.

Meski begitu, Victor mengatakan bukan soal jumlah aparat keamanan yang akan menjamin stabilitas keamanan di Timika, tetapi kesadaran dan kepedulian dari ribuan pekerja yang merencanakan unjuk rasa dan aksi mogok kerja sangat diharapkan.

“Yang terpenting, para karyawan yang mogok sama-sama menjaga keamanan. Sekuat apapun kita aparat lakukan pengamanan, kita harap karyawan bisa menahan diri untuk tidak menganggu ketertiban umum dan bisa membuat situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Victor mengajak karyawan yang akan melaksanakan mogok kerja agar tidak mengintimidasi karyawan lainnya yang ingin tetap bekerja. Begitupun sebaliknya, karyawan yang bekerja harus tetap menghormati rekan-rekannya yang sedang memperjuangkan keadilan.

“Intinya semua harus saling menghormati. Tidak boleh ada intimidasi kepada karyawan yang tetap ingin bekerja maupun yang melaksanakan mogok kerja,” imbuhnya.

Dia mengingatkan jangan sampai terjadi pelanggaran hukum atau aksi mogok kerja membuat keresahan dan menganggu ketertiban umum. Sebab menurutnya, aparat penegak hukum tentu bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum.

“Mogok tidak harus menganggu ketertiban umum. Ada banyak warga lainnya jangan sampai terganggu aktifitasnya. Ini yang kami jaga dari sisi keamanan, kemudian yang mogok jaga diri lakukan dengan etika dan aturan,” imbuhnya lagi. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment