BPK Diminta Transparan Periksa Laporan Keuangan

Bagikan Bagikan
Marianus Maknaipeku
SAPA (TIMIKA) - Tokoh Masyarakat (Tomas) Kamoro, Marianus Maknaipeku mengatakan, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua agar melakukan pemeriksaan keuangan secara transparan dan tidak menutup-nutupi temuan-temuan yang ada.

"BPK harus transparan dalam memeriksa laporan keuangan," kata Marianus kepada wartawan dibilangan Jalan Cenderawasih, Senin (24/4).

Kata dia, selama ini hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak serius. Hal ini diduga ada kerjasama antara pemerintah dan BPK, sehingga temuan-temuan yang ada dihilangkan. Dan memberikan laporan yang baik ke pusat berkaitan dengan penggunaan anggaran di Mimika.

"Mungkin adanya pemberian, sehingga hasil laporan keungannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian tersebut wajar, karena dalam pemeriksaan keuangan BPK terkesan menutup-nutupi kalau ada temuan,”ujarnya.

Lanjut Marianus, ungkapan yang disampaikan tadi, sudah menjadi perbincangan umum. Dimana program Pemkab Mimika di 2016 kemarin banyak yang tidak selesai. Bahkan ada pekerjaan yang belum selesai, tetapi anggarannya sudah dicairkan.

"BPK harus cek secara teliti kepada semua dinas. Karena ada pekerjaan yang belum selesai, tapi uang sudah habis, terutama pekerjaan fisik,”jelasnya.

Ia menambahkan, karenanya, dirinya meminta BPK agar melaksanakan tugasnya dengan benar dan trasparan. Dan apabila BPK, tidak melaksanakan tugas dengan benar, maka mewakili lembaga adat pihaknya akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa pengguna anggaran di Mimika. 

"Kalau BPK tidak mampu, maka kami akan surati KPK untuk periksa laporan keuangan di Mimika yang nilainya triliunan rupiah dan tidak jelas,”ungkapnya.

Sementara mantan anggota DPRD Mimika Kristian Viktor Kabey mengatakan, BPK diminta lebih fokus pada pemeriksaan anggaran perubahan, yang tidak dibahas bersama DPRD Mimika. Karena ada indikasi, anggaran tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukkannya.

"Anggaran perubahan dibahas sepihak, jadi harus diperiksa betul-betul," kata Viktor.

Viktor menjelaskan, di dalam aturan pemerintah, anggaran perubahan difokuskan untuk program non fisik, seperti pembayaran hutang pemerintah, resiko sosial seperti bencana alam, dan pembayaran gaji pegawai. Sehingga, secara otomatis anggaran perubahan tidak diperuntukkan untuk pengerjaan fisik.

“Anggaran perubahan bukan untuk program fisik, tapi lebih difokuskan pada non fisik,”ujarnya.

Oleh sebab itu, dirinya meminta BPK agar melakukan pemeriksaan dengan baik-baik. Pasalnya hingga saat ini DPRD dan masyarakat tidak mengetahui wujud nyata dari APBD 2016. Dan diduga akan banyak temuan-temuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Saya yakin BPK akan temukan banyak temuan menyangkut APBD 2016,”ungkapnya.(Riky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment