Bupati Mimika Diminta Copot Kadispendasbud

Bagikan Bagikan
 M Nurman S Karupukaro
SAPA (TIMIKA) – Kader Partai Gerindra Mimika yang juga mantan Ketua Komisi C DPRD Mimika, M Nurman S Karupukaro meminta kepada Bupati Mimika untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud), yang dinilai lalai menjalankan tugas, karena tidak berada tempat tugas.

"Kadispendasbud terlalu banyak keluar daerah jadi sebaiknya kalau menurut saya dan anggota Komisi C DPRD Mimika kadispendasbud dicopot saja,"tegas M Nurman S Karupukaro kepada wartawan di ruang Komisi C DPRD Mimika, Selasa (25/4).

Kata dia, permintaan pencopotan Kadispendasbud ini, dikarenakan pihaknya menerima banyak keluhan dari guru-guru yang  ingin bertemu dengan Kadispendasbud. Namun karena, kepala dinas tidak pernah ditempat tugas, sehingga guru-guru ini tidak pernah bisa bertemu. Padahal guru-guru ini, memiliki kepentingan dan membutuhkan kebijakan dari Kadispendasbud.

"Banyak guru-guru yang mengeluh tidak bisa bertemu Kadispendasbud. Dan ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, kemana Kadispendasbud ini. Jangan sampai ada kegiatan lain, sehingga tidak fokus pada tupoksi semestinya,”tuturnya.

Nurman mengatakan, dari kondisi tersebut, dirinya dan seluruh anggota Komisi C, agar Bupati mengangkat Kadispendasbud baru, yang bisa tinggal ditempat untuk melaksanakan program kedinasan. Serta lebih memperhatikan pendidikan di daerah ini.

Lanjutnya, permintaan ini dikarenakan, Kadispendasbud dinilai tidak bertanggungjawab terhadap tugasnya.

"Kami minta Bupati ganti Kadispendasbud baru. Tapi orangnya yang betul-betul peduli terhadap pekerjaanya, jangan yang sering keluar daerah tanpa tujuan yang pasti,”tuturnya.

Sementara Kadispendasbud Kabupaten Mimika, Jenni O Usmany,S.Pd sata dikonfirmasi Salam Papua melalui telepon selulernya mengatakan, dirinya meninggalkan kantor bukan atas kehendak diri sendiri atau urusan pribadi. Namun atas dasar perintah atasan, termasuk memenuhi undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang mewajibkan seluruh Kadispendasbud mengikuti  berbagai pelatihan.

“Saya ke Jakarta untuk ikut pelatihan Kemdikbud. Dimana Kemdikbud memiliki  program baru dalam menerapkan sistem pendidikan, khususnya metode perkembangan dunia pendidikan,”katanya. 

Selain itu, ke Jakarta, dirinya melakukan koordinasi terkait tunjangan bagi seluruh guru PNS, honor, dan kontrak. Walaupun tunjangan tersebut tidak terealisasi dalam waktu yang singkat, karena harus melalui prosedur dan waktu.

“Bukan berarti saya bilang saya memperjuangkan tunjangan guru, itu berarti besok tunjangan itu langsung dipenuhi. Karena semua ada prosesnya,”ujarnya.

Sementara untuk pelayanan dikantor. kata Jenny, tidak harus dilayani oleh kepala dinas. Sebab dalam suatu dinas memilki bidang dan seksi, yang siap menangani pelayanan, termasuk keluhan masyarakat khusus bidang pendidikan.

“Untuk pelayanan kan ada kepala bidang dan seksi. Sehingga kalau saya tidak ada, guru-guru bisa mendatangi petugas-petugas tersebut,”ungkapnya.(Ricky Lodar/Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment