Freeport: Jumlah Pekerja Kami Sesuai Kapasitas Operasi

Bagikan Bagikan
Riza Pratama
SAPA (TIMIKA) - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI)  menyatakan jumlah pekerjanya saat ini sesuai kapasitas operasi setelah dilakukan pemangkasan sebagai upaya efisiensi.

Juru bicara PTFI, Riza Pratama, mengatakan kesejahteraan karyawan selalu menjadi prioritas perusahaan. Merumahkan karyawan merupakan rencana efisiensi selama operasi perusahaan dalam ketidakpastian.

"Pada saat ini jumlah pekerja kami sesuai kapasitas operasi. Furlough adalah strategi perusahaan dalam melakukan program efisiensi sehingga kami dapat beroperasi sesuai kapasitas," kata Riza kepada Salam Papua, Jumat (28/4).

Menurut Riza, sejauh ini total 2.400 pekerja di lingkungan PT Freeport dan kontraktornya telah diberhentikan secara permanen. Kemudian total 1.100 pekerja menjalani program furlough (dirumahkan).

Riza belum bisa memastikan apakah karyawan yang dirumahkan tersebut akan dipekerjakan kembali. Namun menurutnya, perusahaan menawarkan program VSP (Voluntary Separation Program) atau mengundurkan diri secara sukarela dengan sebuah kepastian paket pensiun.

"Kami menawarkan program VSP dengan paket yang bagus. Karena kondisi perusahaan yang masih dalam ketidakpastian, karyawan dapat memilih untuk mengundurkan diri dan mengambil paket ini sehingga bisa bekerja di tempat lain misalnya, sehingga lebih mendapatkan kepastian," jelasnya.

Mengingat adanya upaya efisiensi yang sesungguhnya tidak dikehendaki tersebut, Riza mengajak seluruh karyawan memahami kondisi ini dan mengurungkan niat melakukan mogok kerja.

"Kami menyampaikan kepada pimpinan pengurus SPSI untuk membatalkan rencana mogok ini," tandasnya.

Raksasa tambang asal Amerika Serikat ini telah menyepakati pemberlakukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara diikuti izin ekspor sementara yang berlaku sampai Oktober 2017.

Riza mengatakan, kini PT Freeport secara bertahap meningkatkan produksi setelah menerapkan strategi pemurnian 40 persen di Gresik, Jawa Timur. Disamping itu, Freeport akan melanjutkan perundingan dengan pemerintah mengenai kepastian investasi jangka panjang.

"Setelah mendapatkan izin ekspor, kami akan berunding untuk mencari kesepakatan jangka panjang termasuk kepastian operasi sampai tahun 2041," katanya. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment