Furlough Dinilai Tidak Berdasar Hukum

Bagikan Bagikan
Suasana Pertemuan Di RPH
SAPA (TIMIKA) – Program furlough (cuti) yang saat ini diberlakukan oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebagai bentuk efisiensi, dinilai tidak berdasar hukum oleh Serikat Pekerja Seluruh indonesia (SPSI), karena furlough tidak tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

“Furlough tidak ada dalam perundang-undangan RI,” kata Maria Kotorok, salah satu pengurus SPSI.

Dalam pertemuan di Rimba Papua Hotel, Kamis (27/4) kemarin bersama Manajemen PTFI, hal ini disampaikan pengurus SPSI yang kemudian disatukan dengan tiga tuntutan kepada manajemen terkait dengan furlough. Tidak hanya itu, selain dinilai tidak berdasar hukum, Freeport juga melakukannya semena-mena dan tanpa disosialisasikan atau dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak SPSI.

Lanjut Maria, mereka menginginkan untuk diberitahukan terlebih dahulu, agar mereka sebagai pengurus SPSI yang bertanggung jawab untuk mengsosialisasikannya kembali kepada karyawan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti mogok kerja bisa dihindari.

“Kami harap bicaralah dengan baik dan beradab, kami bisa terima difurlough maupun diPHK, asalkan bicara dan perlakukan kami secara manusiawi, dalam hal ini kami pekerja adalah korban,” kata Maria Kotorok.

Menuturtnya, furlough yang dilakukan Freeport adalah PHK terselubung. Karena furlough yang diberlakukan bagi pekerja sama sekali tidak memiliki kriteria. Sambungnya, sasaran furlough yang dilakukan Freeport adalah karyawan yang termasuk dalam komisaris SPSI.

“Furlough yang dilakukan tidak memilik kriteria yang mendasar, jadi bisa dibilang Freeport telah lakukan PHK terselubung,” ungkap Maria.

Menanggapi pernyataan-pernyataan yang dilontarkan pengurus SPSI, EVP Human Resources, Achmad Didi Ardianto menjelaskan, melihat kondisi perusahaan saat ini yang mana perusahaan harus tetap bisa survive (bertahan) dalam menghadapi keadaan sejak permasalahan perpanjangan Kontrak Karya (KK) yang rencananya akan diubah ke Ijin Usaha Ekspor Pertambangan (IUPK) oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), perusahaan terpaksa melakukan furlough. Karena sepanjang pembicaraan terkait permasalahan tersebut, perusahaan dilarang untuk mengekspor hasil produksi, dan itu tentu berimbas terhadap income (pendapatan) perusahaan, untuk itu perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan dari kontraktor dan privatisasi.

“Yang kami lakukan ini sebenarnya adalah mereview kontrak antara PTFI degan kontraktor. Kami juga sudah surati kontraktor untuk menerima upaya efisiensi yang  kami lakukan,” kata Didi.

Sambungnya, jika perusahaan mengikuti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka perusahaan seharusnya memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawan tersebut. Selain itu, furlough yang dilakukan juga terkait dengan adanya reorganisasi yang diberlakukan diinternal PTFI.

“Sesuai UU 13 kami harusnya lakukan PHK, tapi kami berupaya agar tidak ada yang diPHK, maka kami putuskan untuk lakukan furlough,” kata Didi.

Akan tetapi, menurut Didi, PHK bukanlah langkah yang baik yang harus dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu diberlakukan furlough, karena meskipun perusahaan tidak menjamin pekerja yang sudah difurlough bisa kembali bekerja, akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa perusahaan tentu kedepan akan membutuhkan dan memanggil kembali pekerja tersebut jika masih dibutuhkan dan memiliki skill yang dibutuhkan di organisasi yang baru dibentuk nanti.

“Dalam Inter Office Memo, pekerja yang sudah difurlough dan mengambil paket PPHKS yang ditawarkan perushaan, bisa kembali lagi bekerja jika posisinya masih dibutuhkan. Tapi kalau organisasi baru tidak lagi membutuhkannya, maka dia tidak bisa kembali lagi. Yang perlu diingat bahwa furlough sudah  kami hentikan sejak 23 April,” jelasnya. (Anya Fatma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment