Kepolisian Belum Terima Pemberitahuan Mogok Kerja

Bagikan Bagikan
Victor Mackbon
SAPA (TIMIKA) – Kapolres Mimika, AKBP Victor Mackbon mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima pemberitahuan rencana aksi mogok kerja oleh serikat pekerja  di lingkup PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia (PTFI) mulai 1 Mei 2017 nanti.

“Kami belum mendapat surat pemberitahuan mengenai mogok tersebut. Prinsipnya kami imbau, bahwa aksi mogok kerja itu sudah ada mekanismenya. Jangan sampai menganggu ketertiban umum,” kata Victor kepada wartawan di RSUD Mimika, Jumat (21/4). 

Victor menegaskan, aksi menuntut keadilan boleh saja dilakukan, namun jangan sampai menganggu kenyamanan orang lain. Apalagi sampai mengintimidasi pekerja lainnya, yang sebetulnya tidak ingin terlibat dan mau tetap bekerja. 

“Jadi biarkan yang mau kerja tetap kerja, tidak boleh ada paksaan dan intimidasi mengikuti aksi ini. Siapapun yang mau kerja bekerjalah dengan baik, siapa yang tidak mau bekerja jangan menganggu kepentingan orang lain,” tandasnya. 

Dia mengimbau, agar massa serikat pekerja berjuang dalam koridor dan mekanisme yang telah diatur. Menurutnya, perjuangan tersebut tidak serta merta harus memaksakan kehendak lalu merugikan orang lain. 

“Yang jelas kami aparat keamanan menjaga ketertiban umum. Kami selalu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” ujarnya. 

Adapaun aksi mogok serikat pekerja  di lingkungan PTFI dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan merumahkan pekerja (furlough) oleh perusahaan itu dengan alasan efisiensi. Program ini dianggap sepihak dan merugikan pekerja. 

Sebelumnya, anggota Tim Advokasi PUK SPKEP SPSI PTFI, Tri Puspita, mengatakan rencana mogok kerja ribuan karyawan Freeport diikuti perusahaan subkontraktor akan berlaku efektif mulai 1 Mei 2017 bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia.

Tri Puspita mengemukakan ada tiga tuntutan utama kepada manajemen PT Freeport, diantaranya meminta agar perusahaan itu segera menghentikan kebijakan furlough dan mengembalikan semua karyawan untuk bekerja.

"Kami juga mendesak manajemen PT Freeport agar menghentikan segala bentuk dan upaya kriminalisasi aktivis serikat pekerja," kata Tri Puspita kepada wartawan di Timika, Kamis (20/4). 

Dia mengatakan hampir 40 persen di tingkat departemen (komisariat) yang terkena kebijakan furlough sepihak tersebut. Disebutkan ada indikasi  kuat bahwa manajemen perusahaan ingin menghabisi seluruh pengurus serikat pekerja dengan menggunakan alasan efisiensi.

"Terdapat indikasi kuat manajemen menjadikan momentum yang ada sekarang untuk mengurangi fungsionaris organisasi PUK SPKEP SPSI," ungkapnya. (Sp)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment