Lima Korban Peluru Karet Keluar RSUD

Bagikan Bagikan
Kapolres Mimika saat dirawat di RSUD Mimika
SAPA (TIMIKA) - Lima korban yang terkena  peluru karet dari anggota kepolisian Polres Mimika di Pengadilan Negeri Kota Timika, Kamis (20/4) telah keluar dari RSUD Mimika. Kini kelima korban tersebut menjalani rawat jalan. 

Dua orang terakhir dari empat pendukung Sudiro telah keluar pada Sabtu (22/4). Sementara Kapolres Mimika AKBP Victor D Mackbon telah keluar pada Minggu (23/4) siang.

"Semua sudah keluar, terakhir pak Kapolres siang tadi, sisa rawat jalan. Tiga hari ke depan, beliau harus kontrol," kata Humas RSUD Mimika, Luky Mahakena saat dikonfirmasi, Senin (24/4) sore.

Akibat luka di atas tumit kirinya, Kapolres harus menjalani operasi bedah untuk membersihkan sisa serpihan peluru karet di dalam lukanya. Luky sendiri belum bisa memastikan lama masa pemulihan luka Kapolres agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa. 

Dalam peristiwa ricuh di Pengadilan Negeri Kota Timika, Kamis (20/4, lima korban yang terkena peluru karet langsung dievakuasi ke RSUD Mimika. Selain lima korban ini, tujuh polisi mengalami luka memar dan lecet akibat terkena lemparan batu.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw usai membesuk Kapolres di RSUD memerintahkan agar menyelidiki dan memproses hukum provokator yang menyebabkan terjadinya kericuhan.

"Kami akan cari manusia manusia provokator itu, apa alasannya, mau bawa pergi terdakwa," kata Kapolda. 

Harus Tahan Emosi

Sementara Ketua fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Gerson Harold Imbir sangat menyayangkan atas insiden yang terjadi depan Pengadilan Negeri (PN) antara aparat keamanan dan anggota SPSI beberapa waktu lalu, hingga menyebabkan korban luka tembak.

"Dengan adanya insiden kemarin saya minta kepada semua pihak seperti SPSI dan karyawan bahkan aparat keamanan untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang anarkis dan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan gangguan Kamtibmas. Selain itu juga harus menghormati masyarakat lainnya yang tidak ikut dalam masalah tersebut," kata Gerson kepada wartawan di kantor DPRD Mimika jalan Cenderawih, Senin (24/4).

Gerson meminta kepada pihak SPSI untuk menyerahkan proses hukum saudara Sudiro kepada pihak penegak hukum yang kini dalam proses persidangan. Hal tersebut demi menciptakan keamanan di kabupaten ini. Kemudian kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan putusan hukum yang seadil-adilnya tanpa memihak pihak manapun.

"Lebih baik persoalan ini prosesnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum dalam hal ini pengadilan dan pengacara SPSI. Karena dampak dari kejadian yang tidak diinginkan seperti gangguan kamtibmas bukan pada SPSI saja tetapi juga masyarakat lain yang tidak ada kaitannya dari masalah tersebut. Maka dari itu marilah kita menghormari masyarakat lain dengan tidak menciptakan gangguan kamtibmas," tuturnya. 

Gerson mengimbau kepada SPSI agar melakukan demonstrasi dengan damai, menahan diri dan emosi. Karena jalan yang digunakan merupakan jalan umum, karena itu sebisanya menghormati para pengguna jalan dan warga disekitar. Dengan begitu masyarakat lainnya dapat beraktivitas dengan tenang tanpa diliputi rasa was-was.

"Mungkin para karyawan bisa menggunakan cara-cara yang bijak dengan tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Karena jika tidak menahan diri kasihan masyarakat yang lainnya karena aktifitas mereka terganggu. Untuk pendemo juga saya mohon untuk tertib di jalan dan menghormati pengguna jalan umum lainnya," ungkapnya.

Gerson menambahkan kepada aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian juga untuk menahan diri dan berperilaku lebih sabar dalam melaksanakan tugasnya. Dirinya percaya kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (Markus Rahalus/ Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment