MAI Minta Stop Memecah Belah Masyarakat Adat

Bagikan Bagikan
Jubir MAI Vincen Oniyoma dua dari kanan
SAPA (TIMIKA) – Masyarakat Adat Independen (MAI) di Timika mendesak pihak tertentu segera menghentikan praktek memecah belah dengan memanfaatkan masyarakat adat khususnya Amungme dan Kamoro sebagai tameng atas segala kepentingan mereka.

Juru Bicara MAI, Vincen Oniyoma, menyebut polemik PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Indonesia saat ini menjadi salah satu permasalahan pelik yang kerap memanfaatkan masyarakat adat di Mimika selaku pemilik hak ulayat sebagai tameng. 

Untuk itu, MAI telah mempersiapkan rencana kerja konsolidasi untuk mempersatukan kembali seluruh masyarakat dalam satu suara melawan segala bentuk penindasan dan pembodohan pihak tertentu. 

“Seperti Lemasa, Lemasko, Wartsing, LMA, dan lainnya yang selama ini berpihak pada kelompok tertentu kami ajak mari berjuang bersama-sama demi keadilan,” ujarnya di Timika, Kamis (27/4). 

Menurut Vincen, masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah leluhurnya, kini harus menjadi korban dan menerima kenyataan pahit  atas berbagai kepentingan pihak tertentu. Masyarakat adat sendiri terpecah belah karena adanya pengaruh berbagai pihak.

 “Ada kelompok masyarakat adat yang berada di pihak pemerintah, pihak perusahaan, kami MAI ajak supaya harus ada dalam barisan (MAI) karena kita ini semua korban,” tuturnya. 

Salah satu contoh, kata Vincen, masyarakat adat Amungme-Kamoro dan Papua, serta rakyat Indonesia secara umum, sesungguhnya telah menjadi korban PT Freeport selama beroperasi dan mengeruk kekayaan alam Papua di gunung Nemangkawi.

“Kami tidak mau terulang lagi seperti 50 tahun lalu. Harus ada pengakuan Negara dan pengakuan Freeport bahwa masyarakat telah dikorbankan atas semua ini,” tukasnya. 

Vincen mendesak pemerintah Indonesia segera mengaudit kekayaan perusahaan asal Amerika Serikat itu selama beroperasi 50 tahun lamanya. Kemudian bandingkan dengan kehidupan masyarakat Papua khususnya di wilayah adat Amungme-Kamoro yang masih sangat tertinggal. 

“Tutup Freeport dan audit kekayaan mereka. Lalu pemerintah meminta maaf dan katakan bahwa ini tidak akan terulang lagi kepada kami korban Freeport. Harus ada reparasi korban Freeport selama 50 tahun lamanya ini,” tegasnya. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment