Majelis Hakim Nyatakan Sudiro Tetap Ditahan

Bagikan Bagikan
Fransiscus Y Babthista 
SAPA (TIMIKA) – Musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika menolak permohan penangguhan penahanan dan memutuskan terdakwa perkara dugaan penggelapan iuran serikat pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI), Sudiro (48), tetap ditahan selama menjalani proses persidangan. 

Hal tersebut disampaikan dalam sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dipimpin oleh Ketua PN Kota Timika, Relly D Behuku, didampingi dua Hakim anggota masing-masing Fransiscus Y Babthista dan Steven Walukow, Kamis (27/4) kemarin. 

“Terkait dengan permohonan penangguhan penahanan terdakwa, bahwa berdasarkan musyawarah majelis hakim, saudara (terdakwa) tetap dalam penahanan demi kelancaran persidangan saudara,” kata Ketua Majelis Hakim, Relly D Behuku. 

Menanggapi hal tersebut, Penasehat Hukum Sudiro, Wahyu H Wibowo mengatakan dirinya berkomitmen akan tetap berupaya sampai permohonan penangguhan penahanan Sudiro bisa dikabulkan. 

“Kami akan tetap mengusahakan, kami akan upayakan. Karena itu hak dari terdakwa juga,” ujar Wahyu kepada Salam Papua usai persidangan. 

Sementara Humas PN Kota Timika sekaligus Hakim anggota dalam perkara ini, Fransiscus Y Babthista, mengatakan Majelis Hakim tentu memiliki berbagai pertimbangan dalam memutuskan terdakwa Sudiro tetap ditahan. 

“Kami sudah bermusyawarah. Ini bukan kemauan pak ketua atau masing-masing hakim anggota, tetapi melalui musyawarah. Banyak aspek yang kami pertimbangkan tetapi tidak mungkin saya sebutkan disini,” ujar Fransiscus. 

Menurut dia, permohonan penangguhan penahanan merupakan kewenangan Majelis Hakim yang diatur dalam undang-undang. Permohonan tersebut bisa dikabulkan dan juga bisa tidak. 

“Tetapi betul bahwa salah satu alasan merujuk pada KUHAP, supaya terdakwa tidak melarikan diri, terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, tidak menghilangkan barang bukti, kemudian proses persidangan agar tetap berjalan dengan lancar jika terdakwa dalam penahanan,” jelasnya. 

Sebelumnya, sudah lebih dari 4.000 ibu-ibu (istri karyawan) ditambah 800an anggota komunitas pekerja asli Papua membubuhkan tanda tangan di atas kertas bermaterai sebagai jaminan untuk penangguhan penahanan terdakwa Sudiro. 

Penasehat Hukum Sudiro, Wahyu H Wibowo dan Sharon Fakdawer, terhitung sudah keempat kalinya mengajukan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Sudiro. Akan tetapi, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua PN Kota Timika, Relly D Behuku, hingga kini belum mengabulkan permohonan tersebut. 

Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI, Sudiro (48), sebelumnya didakwa menggelapkan iuran keanggotaan organisasi tersebut sebesar Rp3,3 miliar yang dianggap harus disetor ke Pimpinan Cabang (PC) SPKEP SPSI Mimika (saat itu diketuai Virgo Henry Solossa). (SP)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment