Manajemen Freeport dan SPSI Lanjutkan Pertemuan

Bagikan Bagikan
Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang ketika memediasi pertemuan antara manajemen Freeport dan SPSI, di Rimba Papua Hotel, Sabtu (29/4). (Sevianto/Sapa)
SAPA (TIMIKA) - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dan serikat pekerja melanjutkan pertemuan negosiasi menyusul perusahaan asal Amerika Serikat itu memberlakukan program furlough (merumahkan) ribuan pekerjanya dengan alasan efisiensi.

Pertemuan tersebut dimediasi oleh Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, SE MSi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Mimika, Septinus Soumilena, dan para pimpinan TNI-Polri di Rimba Papua Hotel (RPH),  Sabtu (29/4).

Dalam pertemuan tersebut, manajemen PTFI diwakili oleh EVP Bidang Human Resources, Achmad Didit Ardianto, EVP Sustainable Development, Sony Prasetyo, bersama sejumlah pimpinan manajemen PT Freeport lainnya.

Pihak serikat pekerja diwakili oleh Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport, Abraham Tandi Datu, dan Ketua PC SP-KEP SPSI Mimika, Aser Gobai. 

Hingga Pukul 18.30 Wit saat berita ini diturunkan, kedua pihak belum mendapat kesepakatan. Pihak serikat pekerja masih bertahan pada sikap bahwa pekerja yang meninggalkan tempat kerjanya segera kembali ke tempat kerjanya masing-masing tanpa PHK.

Akan tetapi, mereka diberikan sanksi pembinaan dengan tidak menerima upah selama meninggalkan tempat kerja dan penegakan disiplin yang mengacu pada PKB-PHI 2015 - 2017. Point ini masih sementara dirundingkan dengan pihak manajemen.

Wakil Bupati Yohanis Bassang meminta pihak manajemen PT Freeport maupun serikat pekerja berjiwa besar menerima dan mengakui kelebihan serta kekurangan masing-masing guna mencegah terjadinya mogok kerja ribuan karyawan.

"Kalau nanti 1 Mei  ada aksi dan membuat situasi kurang baik, kasian masyrakat kita yang lain. Saya ajak mari kita semua pikirkan itu, lalu kemudian manajemen juga harus bijak dalam segala keputusan," imbuhnya.

Bassang mengakui, pemerintah daerah sebetulnya juga tidak menginginkan adanya PHK maupun furlough yang tentu merugikan ribuan pekerja. Menurutnya, persoalan ini adalah buntut perselisihan Freeport dengan pemerintah pusat.

"Kami pemerintah daerah sebetulnya marah dengan situasi ini. Perselisihan Freeport dengan pemerintah  kita di daerah yang telan pahitnya," tutur Bassang. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment