Masyarakat Tujuh Suku Harus Bersatu Dukung PT Freeport

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Kondisi PT Freeport  Indonesia yang tak kunjung normal membuat para tokoh mayarakat dari tujuh suku pemilik hak ulayat lokasi tambang PT Freeport Indonesia diminta untuk bersatu mendukung perusahaan tersebut agar bisa kembali normal beroperasi sehingga segala aktivitas pelayan kepada masyarakat bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala.

“Masyarakat tujuh suku harus bersatu mendukung PT Freeport untuk kembali normal beroperasi,” kata  tokoh masyarakat Amungme Silas Natkime saat tatap muka bersama  Pusat Pengendalian Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MA-PTP) Wilayah Mee-Pago Kabupaten Mimika- Provinsi Papua di kediamannya di Kota Kuala Kencana, Jumat (21/4).

Silas juga mengajak lembaga adat  Lemasko dan Lemasa untuk tetap solid bersama masyarakat mendukung PT Freeport normal beroperasi karena sejak berdiri hingga saat ini Freeport telah memberikan begitu banyak kontribusi besar kepada masyarakat tujuh suku  di segala aspek kehidupan, baik itu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Karena itu, masalah yang dihadapi PT Freeport adalah masalah masyarakat Papua.

“Pembangunan di kabupaten ini banyak yang dikerjakan oleh PT Freeport.  Solusinya sampai saat ini belum ada. Sekarang ini perusahaan tidak jalan sehingga kita semua jadi korban. Kesehatan, pendidikan dan pelayanan masyarakat tidak jalan dan ini sangat memperihatinkan,” kata Silas.

Silas mengatakan dalam bulan Mei, pihaknya akan mengumpulkan seluruh masayarakat tujuh suku untuk  mengelar aksi peduli Freeport. Menurut Silas, masyarakat tidak boleh diam dengan persoalan yang dihadapi oleh Freeport.

“Pemerintah tidak konsisten. Kami yang punya emas dan kami yang punya tanah tapi pemerintah tidak menghargai kami. Papua dan non Papua menjadi korban, yang makan daging orang pusat, yang makan tulang kami Papua. Undang-undang hanya menguntungkan pemerintah pusat,” kata Silas.

Sementara itu Pengurus Besar Tujuh Kepala Suku  Adat Pegunungan Tengah Papua P2MA-PTP Agustinus Somau mengatakan pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan solusi bijak  sehingga PT Freeport bisa kembali normal beroperasi.

“Harapan kami cuma satu, kami hanya inginkan Freeport normal kembali beroperasi,” kata Agus.

Agus mengatakan  masyarakat tujuh suku sebagai masyarakat pemilik hak ulayat  mengimbau kepada oraganisasi-organisasi yang mendesak agar Freeport tutup untuk membayar hak adat jika Freeport ditutup.

“Saya minta organisasi-organisasi tidak boleh melakukan provokasi di Kabupaten Mimika dan tidak boleh mengacaukan Freeport. Kalau ada organisasi mendesak agar Freeport di tutup maka kami sebagai pemilik hak ulayat meminta kepada organisasi tersebut untuk membayar semua hak adat selama Freeport beroperasi,” kata Agus.

Agus mengatakan pihaknya juga dalam waktu dekat ini akan bersama-sama dengan masyarakat tujuh suku melakukan aksi untuk mendukung agar PT Freeport segera kembali normal beroperasi  karena sejak kehadirannya PT Freeport telah banyak memberikan kontribusi kepada kabupaten ini dan masyarakat Papua dan masyarakat non Papua yang ada di Kabupaten Mimika.

“ Pada intinya kami sangat menginginkan agar PT Freeport kembali normal beroperasi,” kata Agus. (Markus  Rahalus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment