Mogok Kerja Merupakan Hak Karyawan

Bagikan Bagikan
Aser Gobai
SAPA (TIMIKA) - Pimpinan Cabang (PC) Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP-KEP) SPSI Kabupaten Mimika, menyatakan dukungan terhadap rencana aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) mulai 1 Mei mendatang.

Ketua PC SP-KEP SPSI Mimika, Aser Gobai, mengatakan karyawan yang digalang Pengurus Unit Kerja (PUK) SP-KEP SPSI PTFI berhak menggelar aksi mogok kerja, sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Silahkan-silahkan saja kalau pihak keamanan menganjurkan agar karyawan mengurungkan niat untuk mogok kerja. Tapi karyawan juga punya hak untuk melakukan mogok kerja. Itu dijamin oleh Undang-Undang,” kata Aser di Timika, Rabu (26/4).

Aser meluruskan pendapat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Mimika yang menyebut mogok kerja karyawan Freeport tidak memiliki legalitas karena bukan atas dasar kegagalan saat perundingan dengan pihak manajemen perusahaan.

“Mogok kerja bukan hanya karena gagal berunding, tetapi serikat pekerja meminta manajemen Freeport untuk berunding, namun mereka tidak mau berunding. Dengan alasan itulah maka mogok kerja kali ini sah,” jelas Aser.

Dia mengatakan jajaran PUK SP-KEP SPSI belum membahas secara detail kegiatan-kegiatan apa saja yang akan digelar pada aksi mogok kerja 1-31 Mei 2017 (satu bulan) bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Timika.

“Yang jelas tanggal 1 Mei merupakan hari libur nasional. Apakah nanti akan ada doa dan puasa untuk kami buruh di Kota Timika, itu yang nanti akan kami bahas lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut dia, aksi mogok kerja yang diikuti oleh semua karyawan perusahaan subkontraktor Freeport kali ini dipicu oleh berbagai persoalan di lingkungan PT Freeport, antara lain kebijakan PHK dan furlough (merumahkan karyawan).

Kebijakan furlough, kata dia, tidak memiliki dasar hukum karena tidak diatur dalam buku Pedoman Hubungan Industrial (PHI) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta tidak pernah dirundingkan dengan pihak serikat pekerja.

“Dari mana dasarnya manajemen memberhentikan karyawan dengan cara furlough itu. Kebijakan itu tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan. Kita ini negara hukum, masa kita sendiri yang menginjak UU itu, darimana ceritanya seperti itu,” tukasnya.

Aser mengaku ribuan pekerja PT Freeport dan perusahaan subkontraktor setiap harinya memenuhi Kantor Sekretariat PUK SP-KEP SPSI PT Freeport di Jalan Budi Utomo, lantaran sudah tidak betah lagi bekerja karena mereka semua diancam untuk dirumahkan dan diberhentikan oleh pihak manajemen perusahaan.

Adapaun aksi mogok kerja bersama akan dihentikan jika manajemen perusahaan tidak lagi mem-PHK dan merumahkan karyawan, mengembalikan karyawan yang telah dirumahkan, serta menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis serikat pekerja. (SP)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment