Pemerintah Diminta Bentuk Tim Atasi Illegal Logging di Mimika

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) - Politikus Partai Bulan Bintang, Gerson Harold Imbir meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika agar membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap hutan, serta mengantisipasi terjadinya praktek illegal logging yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Pasca dikeluarkannya Undang-Undang 23 pengganti Undang-Undang Nomor 32 kewenangan daerah dicabut tentang pengawasan baik Kehutanan, Pertambangan, Perikanan Kelautan dan beberapa dinas yang ditarik ke Provinsi. Hutan di Timika ini sudah di babat mulai dari Potowayburu sampai ke Timika," kata Gerson kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Jumat (28/4).

Untuk menangkal pelaku illegal loging, kata dia harus dibentuk tim yang terdiri dari Polisi Kehutanan, Polres Mimika, Polda Papua dan a TNI Angkatan Laut. Pasalnya dengan adanya illegal logging negara telah dirugikan dan hutanpun telah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut disebabkan karena izin yang dikeluarkan oleh Kementerian kehutanan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang menjalankan bisnis tersebut.

Selain itu dampak lain, karena izin AMDAL yang dikeluarkan secara mudah untuk kepentingan investasi sehingga disalahgunakan hingga menimbulkan kerusakan hutan, dimana masyarakat lokal sering menggantungkan hidupnya dari alam. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada pemerintah agar kebijakan yang telah dikeluarkan harus mempertimbangkan berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat.

"AMDAL dikeluarkan untuk kepentingan investasi, tapi sama sekali tidak menjaga alam maupun masyarakat lokal. Jadi Pemerintah harus ingat kebijakan yang dikeluarkan itu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat," tuturnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menyayangkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Mimika namun tidak pernah di nikmati  oleh masyarakat lokal. Justru sebaliknya, hanya dampak buruknya yang selalu dirasakan oleh masyarakat. 

Untuk itu, dirinya minta agar Undang- Undang yang dikeluarkan harus dikaji kembali, sehingga daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam tidak dijadikan objek semata oleh penguasa

"Kita punya semua tapi kita tidak pernah nikmati hasilnya, malah kita hanya menerima dampak buruknya dari aktivitas pertambangan. Trus, apakah kalau sudah rusak akibat pertambangan hutan dan laut yang akan terkena dampak daerah lain seperti Jakarta dan lainnya? Kan tidak. Jadi UU itu harus dikaji baik supaya kita di daerah Jangan dijadikan objek," pintanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment