Pemkab Mimika Diminta Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Honorer

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) - Politikus Partai Bulan Bintang Gerson Harold Imbir meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika harus lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai  honorer dan kontrak yang  berada di wilayah pedalaman dan pesisir.

"Ada ASN di pedalaman dan pesisir tidak pernah bertugas, pegawai yang bertugas hanya honorer dan kontrak tapi jarang terima gaji," kata Gerson kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Jumat (28/4).

Menurutnya,  terkadang hak-hak dari tenaga honorer dan kontrak diterima setiap 3 bulan sekali bahkan bisa lebih dari 3 bulan.

“Bahkan hak-hak merekapun adakalanya dipotong, hal tersebut dituturkan berdasarkan keluhan pegawai honorer kepada dirinya,” katanya.

Hak-hak pegawai honorer dan pegawai kontrak seperti uang makan serta tunjangan lainnya, kata dia, merupakan hak yang melekat pada pegawai tersebut, sehingga jangan dikurangi. 

"Hak pegawai honorer dan pegawai kontrak itu ada uang makan, uang TPP, gaji dan tunjangan itu adalah uang yang melekat karena mereka bekerja dan mengabdi. Boleh saja kalian memotong hak-hak mereka  apabila mereka absen atau tidak masuk  kerja karena sakit dan sebagainya," jelasnya.



Untuk itu ia meminta, kepada Wabup dan Sekda agar mengingatkan kepada instansi terkait agar tidak memotong hak-hak pegawai honorer dan kontrak yang bertugas di pedalaman dan pesisir seperti guru dan perawat.

"Jadi saya minta buat Wabup dan Sekda jangan memotong-motong hak ASN apalagi ASN yang ada di pedalaman dan jangan memotong hak-hak pegawai Honor pegawai kontrak guru atau pegawai kesehatan. Kita berdosa memakan uang hak orang lain itu adalah keringat mereka," pintanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment