Pemkab Mimika Diminta Seriusi Masalah e-KTP

Bagikan Bagikan
Gerson Harold Imbir
SAPA (TIMIKA) - Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Gerson Harold Imbir meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk serius dalam menyelesaikan masalah e-KTP. 

"Jadi ini saya pikir tidak ada keseriusan pemerintah daerah dalam penyelesaian SK Menteri Dalam Negeri terkait e-KTP. Kepala dinas yang sekarang ini beliau tidak mendapat SK dari Kementrian terkait dengan e-KTP,” kata Gerson kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Kamis (27/4).

Dijelaskan, apabila e-KTP tidak berjalan, maka pemerintah tidak dapat mengontrol warganya yang keluar masuk di daerah ini. 

"Pemerintah daerah harus serius bekerja masalah kepandudukan, karena potensi konflik terjadi karena kependudukan tidak diatur dengan baik," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta Pemkab Mimika dapat menyelesaikan masalah e-KTP ini. Dengan cara SK Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini segera dirubah di Kemendagri, agar dapat menandatangi e-KTP tersebut. 

"Saya minta kepada Bupati Mimika, Kepala Dinas dan Sekda segera selesaikan permasalahan ini. Sekarang akan mendekati Pemilukada,  jika belum selesai bagaimana akan menentukan DPT apabila e-KTP belum selesai?  Jika pemerintah tidak mampu, kembalikan saja kepada pejabat lama yang memiliki SK," tuturnya. SAPA (TIMIKA) - Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Gerson Harold Imbir meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk serius dalam menyelesaikan masalah e-KTP. 

"Jadi ini saya pikir tidak ada keseriusan pemerintah daerah dalam penyelesaian SK Menteri Dalam Negeri terkait e-KTP. Kepala dinas yang sekarang ini beliau tidak mendapat SK dari Kementrian terkait dengan e-KTP,” kata Gerson kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Kamis (27/4).

Dijelaskan, apabila e-KTP tidak berjalan, maka pemerintah tidak dapat mengontrol warganya yang keluar masuk di daerah ini. 

"Pemerintah daerah harus serius bekerja masalah kepandudukan, karena potensi konflik terjadi karena kependudukan tidak diatur dengan baik," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta Pemkab Mimika dapat menyelesaikan masalah e-KTP ini. Dengan cara SK Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini segera dirubah di Kemendagri, agar dapat menandatangi e-KTP tersebut. 

"Saya minta kepada Bupati Mimika, Kepala Dinas dan Sekda segera selesaikan permasalahan ini. Sekarang akan mendekati Pemilukada,  jika belum selesai bagaimana akan menentukan DPT apabila e-KTP belum selesai?  Jika pemerintah tidak mampu, kembalikan saja kepada pejabat lama yang memiliki SK," tuturnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment