Persoalan APBD Mimika Jangan Salahkah Pemprov

Bagikan Bagikan
Gerson Harold Imbir
SAPA (TIMIKA) – Kader Partai Bulan Bintang (PBB) Mimika, Gerson Harold Imbir sepakat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika yang belum dibahas dan ditetapkan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

"Apa yang dikatakan Sekda Dosinain itu benar. Masalah APBD Mimika tidak boleh menyalahkan Pemprov bahkan Mendagri. Karena persoalan ini dikembalikan ke daerah, apakah kita mau berjalan dengan yang ada, yakni dengan operasional gaji pegawai atau program-program pembangunan di daerah ini," tutur Gersoan saat dihubungi wartawan, Jumat (21/4).

Gerson mengatakan, dengan kondisi itu, maka Pemkab Mimika harus membahas APBD dengan DPRD, karena itu sudah diatur dalam undang-undang.  Karena itu, Pemkab Mimika tidak bisa menjalankan segala sesuatu menggunakan peraturan Bupati (Perbup) dalam menetapkan APBD.

"Keadaan ini harus segera diselesaikan, karena waktu terus berjalan. Dan kalau begini terus, apakah tahun ini tidak ada pembangunan,”ujarnya.

Lanjut Gerson, apabila penetapan APBD tidak dengan DPRD maka tidak adanya pengawasan dalam melaksanakan Pembangunan. Tidak adanya pengawasan tersebut akan menjadi seperti yang sekarang ini. Bisa dilihat saja pembangunan sekarang tidak selesai dengan tuntas.

"Perlu diingat apabila penetapan tanpa dengan DPRD nanti tidak akan pengawasan dan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, contohnya seperti sekarang ini. Sepatutnya permasalahan yang terjadi kembali ke DPRD maka dari itu Bupati dan KPUD segera menetapkan Pleno karena anggaran usdah ada dan kita bisa segera menyelamatkan APBD kita," tuturnya

Gerson menambahkan, apabila semua ketetapan dan aturan dibahas dengan DPRD maka semua akan berjalan dengan baik dan terkontrol. Dengan demikian tidak akan lagi ada kendala-kendala yang terjadi seperti yang terjadi sekarang ini. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah berjalan sendiri tidak bersinergi dengan DPRD.

"Dengan bersinergi dengan DPRD, maka semua yang selama ini terkendala bisa dijalankan dengan baik. Dan itu mau tidak mau, Pemerintah Daerah dan DPRD harus bergandengan tangan,”tuturnya.

Dirinya meminta KPUD untuk segera berkoordinasi dengan Bawaslu untuk segera melaksanakan pleno ulang anggota DPRD untun menyelamatkan daerah ini dan masyarakat yang sudah semakin menderita.

"Anggaran untuk melaksanakan pleno sudah ada sehingga KPUD segera berkoordinasi dengan Bawaslu untuk segera melaksanakan pleno. Sehingga tidak menghambat pembangunan didaerah ini," pungkasnya.(Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment