Pertemuan Lanjutan SPSI dan Freeport Kembali Tak Capai Kesepakatan

Bagikan Bagikan
Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang ketika menandatangani Rekomendasi yang diterbitkan Pemkab Mimika untuk diserahkan kepada manajemen PTFI dan SPSI, Kapolres Dan Dandim, Minggu (30/4)
SAPA (TIMIKA) - Pertemuan lanjutan antara Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dan serikat pekerja kembali tidak menemui kesepakatan, meski telah dilakukan dialog panjang selama dua hari untuk membahas rencana mogok kerja menyusul perusahaan itu merumahkan ribuan pekerjanya.

Pertemuan yang digelar di Rimba Papua Hotel (RPH) dimulai sejak Kamis (27/4) pagi hingga Jumat dini hari (sekitar 17 jam), kemudian dilanjutkan pada Sabtu (29/4) sore hingga Minggu dinihari (sekitar 8 jam), berakhir tanpa penyelesaian.
 
Persoalan tenaga kerja yang dimediasi Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, SE., M.Si didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Mimika, Septinus Soumilena, dan para pimpinan TNI-Polri, belum menemui kesepakatan dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun dalam pertemuan tersebut, manajemen PTFI diwakili oleh EVP Bidang Human Resources, Achmad Didit Ardianto, EVP Sustainable Development, Sony Prasetyo, bersama sejumlah pimpinan manajemen PT Freeport lainnya.

Sedangkan pihak serikat pekerja diwakili oleh Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport, Abraham Tandi Datu, dan Ketua Pimpinan Cabang (PC) SP-KEP SPSI Mimika, Aser Gobai. 

Pihak Serikat Pekerja menghendaki agar karyawan yang selama ini tidak masuk kerja atau berada di Timika kembali bekerja tanpa PHK. Sebab ketidakhadiran karyawan di tempat kerja sejak 11 April 2017 lantaran mereka resah dengan kebijakan furlough (merumahkan) yang diterapkan manajemen PT Freeport sendiri.

Pihak Serikat Pekerja berargumen bahwa program furlough yang diterapkan manajemen Freeport sejak akhir Februari 2017, sama sekali tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Keputusan tersebut dinilai sepihak dan sangat merugikan pekerja.

Mereka juga menolak anjuran Wakil Bupati yang menyebutkan bahwa sambil menunggu dialog selanjutnya karyawan yang meninggalkan tempat kerja agar segera kembali bekerja tanpa PHK, namun manajemen tetap menegakkan disiplin terhadap karyawan.

“Bagaimana mungkin kita berdialog selanjutnya jika penegakan disiplin sementara berjalan di lapangan. Kita mau urus dialog atau masalah baru di lapangan,” kata Yopi Morin, tim perunding dari pengurus PUK SP-KEP SPSI PTFI.

Sekretaris PUK SP-KEP SPSI PTFI, Abraham Tandi Datu, juga mengajukan agar manajemen tidak memberikan sanksi PHK terhadap karyawan yang sebelumnya telah mendapat peringatan, akan tetapi dilakukan perpanjangan masa peringatan (warning).

“Pada prinsipnya, kami serikat pekerja tidak ingin satupun anggota kami di-PHK. Kami ingin ada perpanjangan masa peringatan untuk menghindari terjadinya PHK,” tegas Abraham.

Sementara pihak manajemen PT Freeport tidak bisa menjamin tanpa PHK bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berulang-ulang, dan sebelumnya telah diberikan sanksi peringatan, terutama bagi karyawan yang terbukti melakukan intimidasi dan pengancaman kepada rekan mereka yang masih bekerja.

“Kalau tidak ada PHK kemudian memperpanjang masa peringatan justru itu akan sangat berbahaya. Saya khawatir, ini tidak memberi efek positif dalam menyatuhkan seluruh karyawan. Tentu ada karyawan tidak setuju dengan ini,” kata EVP Bidang Human Resources PTFI, Achmad Didit Ardianto.

Disebutkan pula bahwa karyawan yang masih setia bekerja telah membuat surat pernyataan tegas bahwa jika karyawan lain yang selama ini tidak masuk kerja tidak diberi sanksi tegas oleh perusahaan, maka mereka siap diberhentikan dengan jaminan menuntut upah “Golden Bonus” atau pesangon 50 x upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap.

“Kami khawatir akan terjadi benturan (antar pekerja) di lapangan kalau penegakan disiplin tersebut tidak berjalan. Harapan kami, ada semangat mengharmonisasikan seluruh karyawan sehingga kita harus melangkah dengan tepat,” kata Didit Ardianto.

Menyikapi buntunya upaya mediasi yang dilakukan tersebut, Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, akhirnya menerbitkan rekomendasi yang berisi tiga point. Rekomendasi ini diterbitkan sambil memberikan waktu kepada kedua pihak melanjutkan dialog untuk mencari kesepakatan.

Pertama, diimbau kepada karyawan yang sedang berada di Timika agar segera kembali bekerja seperti biasa sambil menunggu dialog antara manajemen PT Freeport dengan pihak PUK SP-KEP SPSI yang sedang difasilitasi oleh pemerintah.

Kedua, dengan belum adanya kesepakatan pada point ketiga antara manajemen PT Freeport dengan PUK SP-KEP SPSI agar kedua belah pihak menyelesaikan secara internal dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan serta mengacu pada PKB-PHI 2015-2017.

Ketiga, kedua belah pihak harus menahan diri untuk melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kedua belah pihak baik manajemen PT Freeport maupun PUK SP-KEP SPSI wajib bertanggung jawab atas kejadian tersebut sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang, Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, dan Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto.

Wabup Mimika Yohanis Bassang menegaskan bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Pemkab Mimika sebagai bukti bahwa pemerintah telah terlibat serius dalam memediasi masalah yang terjadi antara manajemen PT Freeport dengan pihak serikat pekerja.

“Rekomendasi ini keluar karena kita belum menemukan titik kesepakatan pada point nomor tiga. Walaupun hati kecil saya sangat sedih karena kita telah berunding selama dua hari, tapi sangat disayangkan kita belum ada kesepakatan," ujar Bassang. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment