Pertemuan Manajemen Freeport -SPSI Tidak Capai Kesepakatan

Bagikan Bagikan
Manajamen PTFI saat menghadiri pertemuan di RPH membahas
 masalah ketenagakerjaan di lingkup PTFI
SAPA (TIMIKA) – Pertemuan antara manajemen PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan PUK  SPKEP SPSI PTFI yang didampingi PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, dan PP SPKEP SPSI terkait masalah ketenagakerjaan dilingkup PTFI, di ruang emas Rimba Papua Hotel (RPH) tidak mencapai kesepakatan antara kedua bela pihak.

 Pertemuan panjang yang berlangsung sejak Kamis (27/4), mulai pukul 11.00 Wit sampai dengan Jumat (28/4) pukul 03.48 Wit tersebut dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. 

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang SE., M.Si., Asisten II Setda Mimika, Marthen Paiding, Kapolres Mimika, AKBP Victor Mackbon, Perwakilan Dandim 1710 Mimika, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial  dan Jaminan Sosial  Kementrian Tenaga Kerja (PHI-Jamsos Kemenaker) Haiyani Rumondang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans dan PR) Mimika Septinus Soumalena, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans dan PR Mimika Andarias Nauw. Serta Manajemen PTFI, diantaranya EVP Human Resources Achmad Ardianto, EVP Sustenable Development Sony Prasetyo, serta beberapa Vice Presiden, seperti Claus Wamafma dan Arnold Kayame. Sementara dari pihak PUK SP KEP SPSI PTFI Pjs Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI Abraham Tandi Datu, dan  Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Aser Gobay.
Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI saat menghadiri pertemuan di RPH
membahas masalah ketenagakerjaan di lingkup PTFI

Pertemuan yang diawali dengan sambutan Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang menjelaskan, pertemuan tersebut nantinya akan mengetahui kesepakatan antara Manajemen PTFI dan SPSI.

Ia menegaskan, walaupun tidak ada titik temu atau kesepakatan diantara kedua pihak, maka Pemkab akan mengeluarkan keputusan yang sifatnya mengikat. 

"Keputusan ini mau tidak mau harus diterima, agar ini menjadi pegangan untuk Pemkab kedepannya bila ada permasalahan lagi," tegas Bassang.

Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos  Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, kalau ada permasalahan yang terjadi diinternal perusahaan, harus diadakan pertemuan. Karena apapun kebijakan yang diambil oleh perusahaan harus disosialisasikan kepada pekerja.

Dari pertemuan tersebut PUK SPKEP SPSI PTFI mengajukan tiga tuntutan diantaranya, PTFI harus hentikan furlough, PHK dan tindakan lainnya yang merugikan pekerja dilingkungan PTFI. Mereka juga menuntut kejelasan bagi karyawan yang telah di furlough, yang mana manajemen harus selesaikan hak karyawan berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Dan yang terakhir, mereka meminta jaminan bagi pekerja yang saat ini sedang meninggalkan tempat kerja karena diresahkan oleh kebijakan furlough yang dilakukan PTFI.

Mereka juga mempertanyakan dengan ijin ekspor yang akan berlaku enam bulan, apakah setelah itu perusahaan juga akan melakukan furlough? Dan pada 2021 nanti terkait perpanjangan Kontrak Karya, apakah akan dilakukan furlough juga?

"Kami rasa karyawan yang di furlough tidak mendapat kepastian. Furlough yang dilakukan juga tidak berdasar dan tidak tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003  tentang ketenagakerjaan," ungkap Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika Aser Gobay.


Tuntutan ini tidak serta merta diterima dan dijawab begitu saja oleh Manajemen PTFI.

EVP Human Resource PTFI, Achmad Didi Ardianto menyampaikan, sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pihak perusahaan seharusnya melakukan PHK. Tetapi perusahaan berupaya agar tidak ada yang di PHK, sehingga pihaknya memutuskan untuk dilakukan furlough.

Lanjutnya, pekerja yang telah di furlough, kecil kemungkinan akan kembali ke perusahaan.

Hal ini tentu menuai kekesalan oleh pengurus PUK SPKEP SPSI PTFI dan terjadi perdebatan yang kemudian oleh manajemen, menjawab dua tuntutan mereka. Pertama disampaikan bahwa, furlough sudah dihentikan sejak 24 April 2017 berdasarkan Inter Office Memo (IOM) 23 April 2017. 

Sedangkan untuk tuntutan kedua terkait kejelasan status pekerja yang sudah di furlough, dijelaskan, sebagaimana dalam IOM, dimana berdasarkan kebutuhan rencana operasi yang baru yang didasarkan pada kemajuan pembicaraan dengan Pemerintah Pusat, Perusahaan tidak memiliki rencana untuk memanggil pekerja furlough. Untuk mendapatkan kepastian, perusahaan menyarankan kepada pekerja furlough untuk mempertimbangkan Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS) sebagai alternatif untuk kepastian keuangan pekerja. Selanjutnya pekerja tersebut akan dipertimbangkan, apabila terdapat lowongan di perusahaan maupun kontraktor.

Sementara tuntutan ketiga dari SPSI, yang mana disepakati bahwa, pekerja yang meninggalkan tempat kerjanya, segera kembali ke tempat kerja masing-masing tanpa PHK. Akan tetapi Perusahaan akan memberikan sanksi pembinaan dan tidak membayarkan upah selama meninggalkan tempat kerja dan penegakkan disiplin dengan mengacu pada  PKB-PHI 2015-2017. Dengan catatan tidak membatasi manajemen untuk mengambil tindakan sesuai PKB-PHI 2015-2017.

Namun pihak SPSI menolak catatan yang diberikan manajemen PTFI, dimana tidak membatasi manajemen untuk mengambil tindakan sesuai PKB-PHI 2015-2017. Dan dari penolakan tersebut, sehingga pertemuan tidak membuahkan hasil. Sehingga direncanakan pertemuan akan kembali digelar pada Sabtu 29 April 2017.(Anya/Ricky)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment