PH Sudiro Pertanyakan Status Virgo Solossa

Bagikan Bagikan
Virgo Solosa diambil sumpah saat menjadi saksi
SAPA (TIMIKA) – Mantan Ketua Pimpinan Cabang (PC) SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Virgo Henry Solossa, dihadirkan sebagai saksi pelapor dalam sidang perkara dugaan penggelapan iuran pekerja yang menjerat Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI, Sudiro (48). 

Virgo Solossa dicecar sejumlah pertanyaan termasuk status Virgo oleh penasehat hukum (PH) Sudiro pada sidang yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika, Relly D Behuku, didampingi dua hakim anggota masing-masing Fransiscus Y Babthista dan Steven Walukow, Kamis (27/4) kemarin. 

Banyaknya pertanyaan dilayangkan kepada Virgo Solossa, membuat empat saksi lainnya yang dihadirkan bersamaan tidak dapat diperiksa. Empat saksi yaitu Rumadi, Eurbet Youwe, Silhan Salilama, dan Albar Saman, akan kembali diperiksa pekan depan.

Sidang pemeriksaan saksi pertama terhadap Virgo Solossa dimulai Pukul 11.55 Wit. Dia dicecar sejumlah pertanyaan oleh Penasehat Hukum (PH) Sudiro, Wahyu Wibowo, dan Sharon Fakdawer, hingga pemeriksaan baru selesai pada Pukul 15.45 Wit. 

PH Sudiro mempertanyakan status Virgo Solossa yang dihadirkan sebagai saksi pelapor dan sebagai korban dugaan penggelapan tersebut. Menurut Virgo, saat itu melaporkan kasus ini atasnama organisasi SPSI karena dirinya masih menjabat Ketua PC.  

“Yang kita periksa ini sesuai dengan penyidikan. Persoalan nanti apakah sudah berganti pimpinan (PC SPSI) yang baru, maka itu bisa diperiksa lagi. Kami mencatat keberatan dari penasehat hukum,” kata Hakim menanggapi jawaban saksi. 
Selain itu, PH Sudiro mempertanyakan adanya perbedaan tanda tangan dalam sejumlah BAP serta dalam laporan polsi (LP) awal kasus ini oleh saksi Virgo Solossa. Dimana BAP dimaksud yang telah tertuang dalam dakwaan JPU. 

“Ada perbedaan tanda tangan disini. Kami mohon saudara saksi menunjukkan tanda tangan langsung di depan majelis hakim untuk kita saksikan bersama,” ujar PH Sudiro, Wahyu Wibowo. 

Virgo membeberkan mekanisme penarikan, penyetoran, dan pengelolaan iuran serikat pekerja. Dia menyatakakan bahwa sesuai AD-ART organisasi tersebut, PUK wajib menyetor iuran sebesar 25 persen untuk perangkat organisasi di tinggkat cabang (PC). 

“Sejak Januari 2014 sampai masa kepengurusan saya berakhir di tanggal 30 Januari 2016 kemudian ada perpanjangan sampai Oktober itu tidak disetor. Yang harus disetor, kurang lebih Rp3,3 miliar,” jelas Virgo. 

Virgo menjelaskan bahwa sebagai Ketua PUK SP-KEP SPSI PT Freeport, Sudiro wajib tunduk dan taat pada Anggara Dasar sebagaimana tetuang dalam Pasal 41 SK No.Kep.06/Munas VI/SKEP SPSI/VI/2012 tentang AD-ART SP-KEP SPSI tanggal 27 Juni 2012.


Berdasarkaan ketentuan hasil Munas VI, setiap anggota SP-KEP SPSI termasuk PUK SP-KEP SPSI PT Freeport akan dipotong upah kerjanya secara langsung kemudian didistribusikan 50 persen untuk Unit Kerja, 50 persen untuk perangkat organisasi di atasnya.


Selanjutnya, pelaksanaan iuran anggota sesuai standar minimal satu persen dikali UMP/UMK dan didistribusikan secara konsisten kepada perangkat organisasi SPSI, dengan hak kelola 50 persen iuran anggota yang terkumpul disetor ke kas PUK SP-KEP SPSI, 25 persen ke kas PC SP-KEP SPSI, 15 persen ke kas PD SP-KEP SPSI, dan 10 persen ke kas PP SP-KEP SPSI.


Berdasarkan Musyawarah Cabang Pengurus Cabang SP-KEP SPSI Mimika pada 23 Januari 2013, besaran jumlah potongan setiap anggota PUK SP-KEP SPSI PT Freeport naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 50 ribu.

Menindaklanjuti keputusan itu, sebanyak 6.463 anggota sudah menjalankan iuran tersebut sebesar Rp 50 ribu. Namun 2.172 anggota lain masih membayar iuran sebesar Rp10 ribu.

Dalam kenyataan, kepengurusan PUK SP-KEP SPSI PT Freeport pimpinan Sudiro ternyata tidak menyetor 30 persen dana iuran anggota yang terkumpul ke Pengurus Cabang SP-KEP SPSI Kabupaten Mimika yang saat itu dipimpin Virgo Henry Solossa.


Virgo sebagai pihak pelapor mengaku PC SP-KEP SPSI Mimika dirugikan atas tindakan terdakwa Sudiro sebesar Rp392.821.295. Rincian kerugian tersebut yaitu pada 2014 sebesar Rp 1.231.276.295, pada 2015 sebesar Rp 1.256.475.000 dan pada 2017 sebesar Rp 905.070.000.

Adapaun alasan tidak disetornya iuran tersebut ke PC SPSI Mimika, mengingat saksi Virgo Solossa selaku ketua PC tidak mengakui dan melantik kepengurusan PUK pimpinan Sudiro, sehingga dilantik langsung oleh Pimpinan Pusat SPSI di Jakarta. 

Virgo mengakui, pihaknya telah melayangkan beberapa kali surat ke pengurus PUK pimpinan Sudiro saat itu. Termasuk menyangkut pelanggaran AD-ART untuk dilakukan pelantikan. Namun, PUK tidak pernah merespon surat dengan semangat penyelesaian secara mediasi dan musyawarah itu. 

“Lalu kemudian PP SPSI keluarkan surat ditujukan ke PC dan seluruh PUK, dengan imbauan agar seluruh pimpinan unit melaksanakan AD-ART yang ada. Kami tidak melantik karena ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD-ART,” kata Virgo. 

Terdakwa Sudiro menyatakan keberatan atas sejumlah pernyataan saksi Virgo Solossa. Pertama menyangkut undangan dilakukan mediasi dan musyawarah yang berkaitan dengan terhambatnya pelantikan kepengurusan PUK hingga penyetoran iuran ke PC saat itu. 

“Keberatan terkait masalah undangan dilakukan mediasi. Itu tidak pernah dilakukan. Begitupun dengan masalah pembinaan organisasi, tidak pernah berjalan” ujar Sudiro saat diberikan kesempatan menanggapi ketarangan saksi. 

Selain itu, Sudiro juga menyebut bahwa sebetulnya saksi Virgo Solossa sendiri yang tidak taat terhadap organisasi. Bahwa telah dilakukan Musyawarah Cabang (Muscab) dan disepakati agar iuran dinaikkan dari pemotongan satu persen gaji pokok menjadi Rp50 ribu. 

“Beliau (Virgo) sendiri tidak taat pada organissasi, terbukti tidak mengikuti keputusan pembayaran iuran Rp50 ribu. Karena sejauh ini beliau masih membayar iuran Rp10 ribu,” katanya. 

Mengingat begitu banyak saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini, Majelis Hakim pada persidangan berikutnya akan mengatur pemberian waktu masing-masing pihak, baik JPU maupun PH Sudiro dalam mengajukan pertanyaan. 

“Sidang ini sudah seperti perkara tipikor cukup menyita energi. Padahal ini hanya perkara biasa. Saya batasi sidang ini sampai Pukul 16.00. Karena ada sidang lain yang juga harus dilaksanakan,” kata Relly D Behuku.

Adapun JPU Yohannes Aritonang dan Maria Masella mengajukan 17 saksi termasuk saksi ahli. Sedangkan PH Sudiro mengajukan sekitar 50an saksi yang akan dihadirkan memberikan keterangan. 

“Kalau bisa kita mulai jam 9 pagi. Kami tidak mengatur, tetapi kita harus demikian supaya persidangan ini bisa berjalan secepatnya. Sidang pemeriksaan saksi kembali kita gelar minggu depan Kamis tanggal 4 Mei,” tutup hakim. 

Ketua PUK SPKEP SPSI PTFI, Sudiro, didakwa menggelapkan iuran keanggotaan organisasi tersebut sebesar Rp3,3 miliar yang dinilai seharusnya disetor ke Pimpinan Cabang (PC) SPKEP SPSI Kabupaten Mimika (saat itu diketuai oleh Virgo Henry Solossa). 

Sudiro dijerat Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman lima tahun penjara. Kini Sudiro dalam status penahanan di sel tahanan Polsek Mimika Baru. (Sp)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment