Polisi Siap Fasilitasi Negosiasi Masalah Pekerja

Bagikan Bagikan
Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw
SAPA (TIMIKA) - Pihak kepolisian siap memfasilitasi negosiasi antara pihak manajemen PT Freeport Indoensia (PTFI) dengan PUK SP-KEP SPSI PTFI, terkait persoalan kebijakan pemangkasan pekerja yang dinilai sepihak serta kriminalisasi terhadap aktifis pekerja.

“Kita sementara lakukan, tapi dengan pihak manajemen dulu. Kita menginput berbagi informasi tentang kebijakan, karena ujung-ujungnya persoalan akan sampai ke soal keamanan. Kami sendiri bersedia untuk memediasi," kata Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw kepada wartawan di Mako Brimob Batalyon B Polda Papua, Selasa (25/4).

Setelah pemerintah pusat memberikan perpanjangan ekspor, jajaran manajemen PTFI saat ini tengah berupaya keras untuk mengembalikan kondisi perusahaan pasca terhentinya izin ekspor konsentrat. Selama PTFI tidak lagi mendapat izin ekspor konsentrat dari pemerintah sejak 12 Januari 2017, perusahaan melakukan langkah-langkah efisiensi berupa merumahkan ribuan pekerjanya dan memberikan tawaran Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS) bagi karyawan yang mendekati usia pensiun.

Polres Mimika telah menerima surat pemberitahuan tentang rencana unjuk rasa pekerja atau karyawan PTFI pada 1 Mei 2017 yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, sekaligus aksi mogok kerja. Kapolda berharap, aksi unjuk rasa hanya berlangsung pada 1 Mei, dan pekerja dapat mengurungkan rencana aksi mogok selama bulan Mei. 

Kapolda menilai, aksi mogok kerja selama sebulan dipastikan akan berdampak luas pada kelangsungan operasi pertambangan PTFI di wilayah Tembagapura dan sekitarnya, serta kehidupan sosial ekonomi di Kabupaten Mimika.

"Saya berharap rekan-rekan pekerja agar mengurungkan rencana mogok. Bangun komunikasi yang baik dengan manajemen perusahaan, termasuk dengan pemda agar ada solusi-solusi terbaik. Jangan melakukan aksi seperti tahun 2011," kata Waterpauw. 

PUK SP-KEP SPSI PTFI telah merilis rencana aksi mogok kerja karyawan PTFI, aksi itu juga diikuti oleh karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasi mulai 1 hingga 31 Mei 2017. Surat itu juga telah disampaikan ke Disnakertrans-PR Mimika, manajemen perusahaan dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Ada beberapa tuntutan utama dalam aksi mogok para pekerja, antara lain mendesak manajemen menghentikan program Furlough dan PHK karyawan. Semua pekerja yang terkena kebijakan Furlough diminta agar dipekerjakan kembali, dan menghentikan program outsourching serta menghentikan tindakan kriminalisasi aktifis pekerja. (Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment