Ribuan Karyawan Berpeluang Diterima Kembali

Bagikan Bagikan
Septinus Soumalena
SAPA (TIMIKA) -  Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans PR) Kabupaten Mimika, Septinus Soumalena mengakui, jika negosiasi antara pemerintah Pusat dan PT Freeport  Indonesia telah menemukan titik terang dan keputusan akhir disahkan, maka ada kemungkinan seluruh perusahaan, baik privatisasi atau pun kontraktor menerima kembali seluruh karyawan yang telah di PHK dan dirumahkan.

“Itu sudah ada kesepakatan dari semua perusahaan yang telah melakukan PHK dan merumahkan karyawannya. Tapi kepastiannya tergantung kapan Negara dan PTFI sepakat untuk menormalisasi kembali pengopersaian tambang,”ungkap Septinus ketika diwawancarai di Kantor Sentra Pemerintahan, Jalan Cenderawasih, Poros SP III, Distrik Kuala Kencana, Selasa (25/4).

Sedangkan terkait adanya pengaduan yang mempersoalkan tentang furlough, Septinus menjelaskan, PTFI tidak memperlakukan furlough kepada seluruh karyawannya, tapi secara khusus kepada karyawan yang mendekati masa pensiun. 

Demikian halnya dengan penawaran PHK secara sukarela, dimana dengan pertimbangan, jika para karyawan yang mendekati masa pensiun tersebut dirumahkan, itu berarti tidak memberikan kepastian, sehingga penawaran kebijakan perusahaan pun memberhentikan dengan cara memberikan hak sebagai modal mengembangkan perekonomian.

Terkait hal tersebut, dirinya mengharapkan kesabaran dari seluruh karyawan yang telah merasa dirugikan atas polemik tersebut, sebab penentuan akhir hasil negosiasi antara Negara dan PTFI masih menggu waktu yang belum bisa dipastikan.

Jangan Menuduh Pemda

Septinus juga menegaskan, seluruh karyawan yang telah diPHK dan dirumahkan memiliki hak untuk melakukan aksi protes untuk menuntut hak-haknya. Tapi sangat disayangkan jika pemerintah daerah (Pemda) harus dituduh tidak memperdulikan nasib para buruh tersebut.

Septinus meminta seluruh karyawan memahami awal persoalan tersebut di mana murni adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat  merubah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI). 

“Saya sudah bicara berkali-kali, itu terjadi bukan karena perusahaan tidak mampu atau kolaps,”ujarnya.

Dijelaskan kebijakan negara tersebut membuat PTFI melakukan efisiensi, untuk menyeimbangkan penghasilan dan pengeluaran. Semenjak terjadinya polemik tersebut, Pemda Mimika selalu mengingatkan manajemen PTFI, perusahan privatisasi dan seluruh kontraktor untuk memberikan kebijakan yang tidak merugikan karyawan.

“Kami sudah selalu ingatkan sejak awal, bahwa kebijakan apa pun tidak boleh merugikan karyawan. Kami sudah minta supaya perusahaan harus menjalani negosiasi bersama negara tanpa merugikan karyawan,”tuturnya.

Terkait dengan tuntutan pencopotan dirinya dari jabatan Kadisnakertrans, Septinus mengatakan tuntutan tersebut bisa dilakukan oleh siapa pun dalam kondisi yang tidak menentu.

“Siapa bilang kita tutup mata? Kami selalu berusaha, tetap kami bukan penentu akhir, karena ini berurusan dengan negara. Saya tidak apa-apa kok mereka tuntut saya dicopot,”tuturnya. (Acik N) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment