SPSI PTFI Belum Ambil Sikap Terkait Rekomendasi Pemkab Mimika

Bagikan Bagikan
Mimika Yohanis Bassang ketika menandatangani Rekomendasi yang diterbitkan Pemkab Mimika untuk diserahkan kepada manajemen PTFI dan SPSI, Kapolres Dan Dandim, Minggu (30/4).
SAPA (TIMIKA) -  Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI belum mengambil sikap terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, atas belum adanya kesepakatan antara Manajemen dan SPSI PTFI pada pertemuan lanjutan yang dilaksanakan, Sabtu (29/4) di Rimba Papua Hotel (RPH).

Wakil Sekretaris PUk SP KEP SPSI PTFI, Abraham T Datu yang ditemui Salam Papua, usai pertemuan mengatakan, terkait dengan belum adanya kesepakatan dan rekomendasi dari Pemkab Mimika ini, pihaknya akan menggelar rapat internal organisasi untuk mensikapi hasil ini. Hal ini dikarenakan masih bersifat rekomendasi dan belum akhir dari segalanya. Sehingga kita akan terus berdialog dengan pihak Manajemen PTFI untuk membicarakan masalah Ketenagakerjaan ini.

"Kesepakatan kan tinggal sedikit lagi, karenanya kami akan terus berdialog dengan manajemen,"kata Abraham, Minggu (30/4) dini hari.

Ia menjelaskan, belum adanya kesepakatan kedua belah pihak, yakni Manajemen dan SPSI PTFI karena masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dimana pihaknya menginginkan karyawan yang meninggalkan tempat kerja tidak di PHK.

Lanjutnya, permintaan ini diambil karena polemik Freeport ini terjadi ditingkat tinggi, yakni antara Pemerintah Indonesia dan PTFI. Namun yang menjadi korban adalah karyawan, sehingga kebijakan yang diambil seharusnya secara arif dan bijaksana. Dan permintaan tanpa PHK ini murni dari suara hati karyawan.

"Intinya, dalam pertemuan ini kami menginginkan kepastian, bahwa tidak ada PHK karyawan,"tuturnya.

Sementara menyangkut dengan rencana aksi mogok kerja pada 1 Mei nanti. Kata dia, pihaknya masih akan melakukan koordinasi secara internal. Dan masih ada waktu untuk membahas dan membuat keputusan tersebut.

"Mudah-mudahan ada Roh Kudus yang bekerja, sehingga ada kesepakatan dan tidak terjadi mogok kerja,"ungkapnya.

Tiga kesepakatan yang dibahas, antara lain:
1. Program Furlough harus dihentikan terhitung mulai tanggal 23 April 2017 dan diharapkan kepada Privatisasi dan Kontraktor untuk mengikutinya dan menghentikan PHK.

2. Pekerja yang sudah terlanjur di Furlough harap dibayarkan hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan PKB-PHI 2015-2017 serta dilakukan verifikasi terhadap para pekerja yang masih layak untuk bekerja kembali sepanjang tersedia posisi dalam organisasi baru atau memilih PPHKS.
(Note: bahwa jika terjadi organisasi baru, maka management PT FI mengkomunikasikan kepada PUK SPKEP SPSI PT FI khusus bagi yang kena Furlough).

3. Pekerja yang meninggalkan tempat kerjanya segera kembali ke tempat kerja masing-masing untuk mengindari PHK dan tidak membayarkan upah selama meninggalkan tempat kerja dan penegakkan disiplin dengan mengacu kepada PKB-PHI 2015-2017.

Poin 1 dan 2 sudah disepakati. Namun untuk poin 3 masih belum menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak.
Sementara isi rekomendasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mimika antara lain
1. Diimbau kepada para pekerja yang sedang berada di Timika agar segera kembali bekerja seperti biasanya, sambil menunggu hasil dialog Manajemen PTFI dan PUK SP KEP SPSI PTFI yang difasilitasi oleh Pemerintah.
2. Bahwa dengan belum adanya kesepakatan pada poin ke 3, maka Manajemen PTFI dan PUK SP KEP SPSI PTFI agar menyelesaikan secara internal dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, serta mengacu pada PKB-PHI 2015-2017.
3. Kedua belah pihak harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak, baik dari Manajemen PTFI maupun PUK SP KEP SPSI PTFI wajib bertanggungjawab atas kejadian tersebut sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment