SPSI Sampaikan Enam Pernyataan

Bagikan Bagikan
Massa saat di depan Kantor Puspem 
SAPA (TIMIKA) – Ratusan massa yang tergabung dalam PUK SPKEP SPSI PT Freeport kembali mendatangi Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Jalan Cenderawasih, Poros SP 3, Distrik Kuala Kencana, Jumat (21/4)  untuk menyampaikan aspirasi  mempertanyakan kejelasan nasib ribuan karyawan  yang menjadi korban PHK dan furlough atas   perampingan PTFI setelah berpolemik bersama Pemerintah Pusat.

Seperti sehari sebelumnya, kedatangan ratusan Massa yang mengendarai kendaraan roda dua dan beberapa kendaraan roda empat tersebut juga dilengkapi denga atribut orasi seperti sepanduk dan bendera merah putih dan panji SPKEP SPSI, serta dikawal ketat oleh aparat Polres Mimika hingga orasi selesai.

Ketua PC SPKEP SPSI Mimika, Aser Gobay yang membacakan surat pernyataan sikap yang berisikan 6 poin penting tuntutan dari kurang lebih 32 ribu pekerja, anggota dan keluarga yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Mimika dan juga mewakili 30 pimpinan unit kerja SPKEP SPSI.

Enam pon tuntutan sebagai berikut. Satu, Meminta Pemda Mimika, Provinsi Papua, dan Pemerintah Pusat untuk menyatakan sikap dan menyampaikan kepada pemegang saham, pimpinan PT Freeport Indonesaia, Privatisasi dan Kontraktor agar dengan segera menghentikan PHK, Furlough dan mengembalikan para pekerja yang telah di PHK dan Furlough serta segala bentuk kebijakan sepihak yang bertentangan dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Dua, Mendukung PT.Freeport Indonesia membangun pabrik smelter di daerah Papua, demi kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Tiga, Meminta kepada pimpinan PT.Freeport memberi dukungan segera dalam membuka ruang berunding dengan PUK SPKEP SPSI PTFI dan PC SPKEP SPSI Mimika, sebagaimana dimaksud pemerintahan pada poin Satu. 

Empat, Meminta kepada pihak aparat Negara Indonesia untuk menghentikan segala kriminalisasi terhadap aktivis SPKEP SPSI Mimika. Lima,  Menginginkan Kepala Kejaksaan Timika dan Ketua Pengadilan Timika untuk membebaskan Ketua PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia tanpa syarat proses hukum pidana. Sebab pihaknya sangat memahami dan memandang tidak merugikan organisasi SPKEP SPSI Mimika dan pekerja, anggota keluarga besar SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia. 

Enam, Menginginkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE. MH., untuk segera menghentikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans PR) Mimika dan berharap dalam satu kali dua puluh empat jam menempatkan Pelaksana Tugas (Plt) di Disnakertrans.

Menutupi pembacaan pernyataan sikap tersbut, Aser Gobay menjelaskan keinginan  keberpihakan Pemda Mimika dalam mempertahankan nasib ribuan karyawan korban polemik PTFI tersebut, sebab banyak bagian dari setiap penghasilan para karyawan yang diberikan kepada pembangunan Kabupaten Mimika, seperti pajak yang dipotong dari gaji pokok, tunjangan serta hak lain milik para karyawan tersebut.

“Mereka kerja bukan semata untuk mengisi kantong sendiri, akan tetapi sebagian dari hasil keringat mereka juga diberikan kepada Negara melalui Pemda Mimika,”tuturnya.

Kehadiran ratusan massa  tersebut disambut oleh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans PR Mimika, Andarias Nauw  dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta para anggotanya yang dengan sigap mengamankan jika massa beraksi anarkis.

Setelah orasi dan pernyataan sikap dibacakan, langsung diserahkan kepada Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans-PR Mimika, Andarias Nauw  dan melakukan pertemuan singkat untuk membahas penentuan jawaban sebelum massa dibubarkan.  Pertemuan di lantai tiga Kantor Puspem Mimika  diikuti Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans-PR Mimika, Andarias Nauw, Kasatpol PP Mimika, S. Marandof, Kapolsek Kuala Kencana, AKP Junan Pliptomo serta Ketua SPKEP SPSI Mimika, Aser Gobay.

Usai pertemuan singkat tersebut, Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans-PR Mimika, Andarias Nauw mengumumkan dan mengakui aspirasi tersebut akan diumumkan, Kamis (27/4) (Minggu Depan Red) Depan.

Andarias menjelaskan, 12 April lalu pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama jajarannya di Jakarta dan membahas seluruh apa yang diharapkan oleh karyawan.

Diakui Andarias,  pada pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Seraton pihaknya sangat menekankan agar  furlough diberhentikan. Selain itu pihaknya juga meminta kepastian  hukum terhadap karyawan yang sudah dirumahkan, akan tetapi dirinya juga mengakui hingga kini tuntutan tersebut pun belum  mendapat jawaban pasti. 

“Apa yang bapak dan ibu rasakan, itu juga sangat-sangat kami rasakan. Karena kami tahu jika kalau kondisi kita seperti ini terus maka nasib anak-anak kita harus bagaimana, karena mereka harus punya masa depan yang baik,”tutur Andarias.

Ia menambaahkan semenjak terjadinya furlough, pihaknya langsung berkoordinasi dengan manajemen PTFI untuk mengkaji alasan terjadinya hal tersebut. Jika kelak alasannya ditemukan, maka tuntutan pemenuhan hak para karyawan harus terealisasi.

“Kami akan terus  mengkaji furlough itu sendiri serta apa dasar hukumnya,”ungkapnya.

Mewakili Pemda Mimika, Andarias mengharapkan agar massa bisa memahami kondisi dan situasi yang sedang terjadi, sebab menurut Andarias jka ada awal pasti ada akhirnya.

Kata dia, pihaknya akan terus mendesak pihak PTFI agar bisa secara intens melakukan pertemuan dalam menemukan pertimbangan-pertimbangan yang pantas pemerintah daerah sampaikan ke Pusat, sehingga itu menjadi yang terbaik untuk kepentingan karyawan,kepentingan aturan yang  berlaku di NKRI serta kepentingan stabilitas keamanan.

“Kami harap berikan kami waktu dan kesempatan untuk mengkaji dan melakukan rapat kembali dengan manajemen PT Freeport dan karyawan atau beberapa perwakilan karyawan,”tuturnya. (Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment