Tertundanya Pleno Ulang Anggota DPRD Mimika Berimbas Pada Pembangunan

Bagikan Bagikan
Arnolis Ronsumbre
SAPA (TIMIKA) - Wakil Direktur (Wakdir) Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) Arnolis Ronsumbre mengatakan, tertundanya pleno ulang penetapan keanggotaan DPRD Mimika akan berdampak pada roda pembangunan di Mimika, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

"Jadi menyangkut pleno yang direncanakan oleh KPU itu, saya pikir kita harus pikir," kata Arnold kepada wartawan di Kantor Yahamak, Kompleks Mama Yosepa, Jalan C Heatubun, Rabu (26/4).

Arnold menjelaskan, kendala yang dihadapi KPUD terkait dengan anggaran dan kehadiran Bawaslu Provinsi, perlu diatur, sehingga proses pleno bisa di percepat. Karena melihat kondisi DPRD Mimika yang sudah vakum terlalu lama membuat roda pembangunan menjadi terhenti. Sedangkan dalam aturan di dalam sebuah pemerintahan harus ada DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

"Oleh sebab itu mewakili seluruh masyarakat Mimika kami sangat mengharapkan pleno ini dilaksanakan sesuai waktunya oleh KPUD, karena waktu untuk mereka berkarya ini sudah hampir habis," harapnya. 

Melihat kondisi yang terjadi di Mimika, Arnold mengibaratkan seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak akibat dari tidak percayaan masyarakat kepada pemerintah. 

"Jangan sampai ini jadi bom waktu sebab mau tidak mau, suka dan tidak suka Pleno harus dilaksanakan. Kalau tidak, kedepan Mimika bisa golput dalam Pemilukada maupun Pileg, karena tidak ada kepercayaan kepada pejabat daerah dan suara kami tidak dihargai," terangnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment