Wabup Akan Selidiki Pemain Absensi ASN

Bagikan Bagikan
Wakil Bupati Yohanis Bassang saat memimpin apel khusus ASN yang terlambat
SAPA (TIMIKA) – Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Yohanis Bassang,SE.,M.Si akan menyelidiki oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Mimika yang bermain daftar hadir atau absensi. Penyelidikan ini, setelah Wabup mendengarkan keluhan yang mengatakan, bahwa ada permainan absensi yang dilakukan oleh oknum ASN.

Keluhan kepada Wabup Yohanis Bassang disampaikan pada apel khusus ASN yang terlambat, pada Kamis (27/4) di lapangan upacara Pemkab Mimika. 

Sekretaris Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen) Kabupaten Mimika, Yohana B Arwam mengatakan, pada 2016 lalu Pemerintah memberikan kendaraan dinas sebagai reward (penghargaan,red) khusus bagi pegawai yang berprestasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun pemberian tersebut dinilai tidak benar, apabila hanya berdasarkan absensi pegawai. Ini dikarenakan, absensi bisa direkayasa, sehingga pegawai yang sebenarnya tidak memiliki loyalitas bisa dirubah menjadi berprestasi dan berdedikasi.

“Terus terang, kami lebih loyal dan bisa diperhitungkan. Tapi karena berdasarkan absensi yang bisa direkayasa, sehingga kami tidak dapat penghargaan tersebut. Padahal kami sangat butuh kendaraan tersebut sebagai operasional,”katanya.

Kata dia, sebagai Sekretaris Dispenmen, dirinya memiliki kegiatan yang sangat padat. Namun karena tidak ada kendaraan operasional yang disediakan oleh pemerintah, sehingga dirinya menyewa mobil rental.

“Kami harus menggunakan mobil rental untuk melaksanakan beberapa kegiatan,”ujarnya sambil mempertanyakan keberadaan pegawai yang kemarin mendapatkan kendaraan operasional.

Sementara menyangkut dirinya terlambat mengikuti apel pagi pada hari ini, Kamis (27/4). Kata dia, dirinya dan beberapa pegawai lainnya mengakui tidak memiliki niat untuk terlambat. Namun, karena jarak tempuh ke Kantor Puspem sangat jauh dari tempat tinggal, maka ketepatan waktu menghadiri apel pagi pun sangat tidak memungkinkan.

“Kami tidak punya niat untuk tidak ikut apel. Dan kami terlambat bukan setiap pagi, tapi kami juga sering ikut apel bersama,”ujarnya.

Yohana menambahkan, menerapkan disiplin pegawai sangat bagus. Namun sangat lebih bagus, jika Pemerintah berkoordinasi dengan setiap Kepala SKPD, apabila kedepannya ingin memberikan apresiasi kepada pegawai. Kalau tidak, maka kategori dan pegawai penerima penghargaan akan direkayasa, sehingga tidak akan tepat sasaran.

“Kami tidak marah karena tidak dapat penghargaan. Tapi kami menyesal, penghargaan diterimakan oleh pegawai yang tidak pantas menerimanya,”tuturnya.

Selain itu, Yohana mengusulkan, agar Dinas Perhubungan (Dishub) bisa mengatur jam operasi bagi kendaraan besar yang melintasi jalanan umum pada waktu bersamaan dengan pegawai dan anak sekolah. Karena penyebab utama keterlambatan adalah adanya mobil ataupun truk pengangkut yang juga melintasi jalan.

Hal senada juga disampaikan oleh  Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud), Levina Kondologit yang mengusulkan apel tidak harus dilaksanakan setiap pagi. Namun harus dilaksanakan hari-hari tertentu, seperti Senin dan Jumat. Sebab  jika setiap pagi dilaksanakan, maka hanya menimbulkan kesulitan tersendiri seluruh Pegawai yang juga sebagai Ibu Rumah tangga (IRT).

“Kami semua ini IRT yang harus urus anak dan rumah tangga, sehingga kalau setiap pagi dilaksanakan apel, maka sangat susah untuk selalu hadir,”ungkap Levina.

Kata dia, kecuali Pemerintah membuat jalan tol khusus pegawai,  kemungkinan bisa mempercepat perjalanan seluruh pegawai menuju kantor Puspem. Tetapi karena menggunakan jalanan umum, maka secara  pasti harus menyetir kendaraan dengan sangat hati-hati.

“Kalau ada jalan tol khusus bisa kami balap setiap pagi, tapi ini kami gunakan jalan umum. Yah kalau kecelakaan dan mati paling hanya ada karangan bunga sebagai penghargaan. Kareanya, kami minta tolong, agar tidak menilai kinerja dari terklambat masuk atau apel saja,”tutur Levina

Ia menambahkan, kalau harus berbicara jujur dari sekian banyak pegawai dalam setiap SKPD, kemungkinan yang berkompoten hanya terdapat satu atau dua saja. Sedangkan yang lain hadir dan aktif, ketika ada Bupati ataupun Wakil Bupati. Sementara jika dua Pimpinan tersebut tidak hadir, maka kehadiran di kantor hanya sebatas mengisi absensi.

“Kasihan sekali kami yang jujur bekerja dan mengabdi secara tulus ini. kami minta Pemda harus betul-betul melihat mana yang kerja serius dan munafik,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Bassang mengakui, dirinya telah menerima laporan terkait adanya permainan absensi. Karenanya, dirinya berjanji akan terus menggali kebenarannya. Dan apabila mengetahui siapa dalang dibalik permainan-permainan tersebut, maka akan diberikan tindak tegas.

“Saya sudah dengar laporannya, dan akan mencari tau oknum yang mau menandatangani absensi dari pegawai yang tidak hadir itu,”tegasnya. (Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment