Wabup Mimika Diminta Disiplinkan Pegawai Setwan

Bagikan Bagikan
Gerson Harold Imbir
SAPA (TIMIKA) - Politikus Partai Bulan Bintang, Gerson Harold Imbir memberikan apresiasinya kepada Wakil Bupati (Wabup) Mimika Yohanis Bassang, SE., M.Si yang menerapkan kedisiplinan kepada pegawai dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Hanya saja, ia meminta penerapan kedisplinan ini juga diterapkan pada pegawai yang berdinas dilingkup Sektretariat Dewan (Sekwan). 

Menurutnya, sidak yamg dilakukan oleh Wabup di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) merupakan tupoksi yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan untuk mengontrol kehadiran bawahannya. Namun yang menjadi sorotan, kenapa Wabup tidak mengontrol kehadiran pegawai yang berada di dilingkup Setwan.

"Tapi belum sepenuhnya kami apresiasi karena Wabup dan Sekda tidak kontrol ASN yang bekerja di Sekretariat DPRD," kata Gerson kepada wartawan dikantor DPRD Mimika jalan Cenderawasih, Jumat (28/4).

Ia mengungkapkan, apa yang terjadi di lingkup Setwan, dimana ASN tidak menjalankan tugasnya  telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang  ASN.

"Karena sampai hari ini ASN di DPRD  tidak pernah masuk kantor selama 6 bulan lebih tapi mereka terima gaji. Ini artinya mereka telah korupsi uang rakyat dengan tidak dan telah melanggar aturan-aturan ASN," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Wabup dan Sekda dapat melakukan Sidak di Kantor Setwan, dan melakukan proses sesuai aturan kepada ASN yang tidak berkantor.

"Saya minta kepada Wabup, Sekda selaku pemimpin untuk segera memproses pegawai yang tidak pernah berkantor di Setwan. Diluar berbicara pegawai yang tidak masuk pecat, dan itu kalau berani diterapkan pada ASN yang ada di Setwan. Apapun status politik DPRD Mimika, ASN tetap wajib masuk kantor," pintanya.

Selain itu, dirinya meminta kepada Kepala BPKAD Mimika agar menghentikan pembayaran gaji ASN yang berada di lingkup Setwan, karena selama 6 bulan tidak pernah melaksanakan tugas sebagai seorang ASN.

"Saya minta kepada Kabag Keuangan untuk potong gaji mereka selama tidak bekerja. Saya juga minta kepada BPK untuk mengecek gaji ASN yang ada di kantor DPRD Mimika karena 6 bulan tidak masuk kantor, tapi dapat gaji," katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment