64 SKPD Pengaruhi Capaian Peringkat LPPD Mimika

Bagikan Bagikan
Asisten III Setda Mimika Lopianus Fuakubun saat membuka Sosialisasi LPPD
SAPA (TIMIKA) – Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Mimika yang cukup banyak untuk ukuran kabupaten, yakni 64 SKPD, sangat mempengaruhi capaian peringkat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Hal ini disampaikan Ronny S Marjen, saat diwawancarai di Hotel Serayu, Rabu (3/5).

Ronny menjelaskan, Mimika berbeda dengan daerah lainnya. Yang mana di daerah lain, distrik belum menjadi SKPD. Sedangkan kita di Mimika, 18 distrik sudah menjadi SKPD sejak dua tahun lalu. Jadi mereka diminta standar yang sama dengan SKPD yang sudah lama. 

“Kita sekarang ada 64 SKPD, dan untuk ukuran kabupaten sudah sangat besar. Dan ini mempengaruhi bilangan pembagi untuk agregat skornya, sehingga ini membuat  kita aman,” jelas Ronny.

Sambung Ronny, tahun ini Mimika punya perkembangan yang meningkat dalam capaian skor. Dan bisa dibilang tidak mendapat raport (laporan,red) merah. Dimana raport tersebut akan disampaikan oleh Gubernur Papua beberapa waktu lalu, namun tertunda karena bertepatan dengan Musrembangnas di Jakarta. Sehingga kemungkinan akan disampaikan nanti dalam raker bupati.

“Saya sudah dapat SK tentang skornya, tapi kita tidak bisa mendahului Gubernur karena ini kewenangannya,” tutur Ronny.

Menurutnya, capaian skor yang baik ini tidak terlepas dari kinerja para pimpinan SKPD dan jajarannya dalam menyusun laporan tersebut. Meskipun beberapa kali sering disinggung oleh pimpinan daerah terkait keterlambatan laporan tersebut, akan tetapi SKPD telah berusaha untuk membuatnya dengan sangat baik. 

Lanjutnya, dalam Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014, pasal 69 dan 70 menyebutkan, kepala daerah wajib menyerahkan LPPD, LKPD, RKPD. Pasal selanjutnya menjelaskan tentang jenjang waktu yang diberikan untuk menyerahkan laporan tersebut, yang mana paling lambat setelah tahun anggaran berakhir.

“Bupati dan Wakil Bupati kan tahu jadi, yang input dan bekerja kan operator, kasubbag, bendahara dan sekretaris yang dipimpin kepala SKPD. Kalau ada hasil validasi yang kurang, maka kita komunikasikan. Setelah ada pendampingan dan dilihat hasil kerjanya skor mereka bagus,” jelas Ronny.

Ini juga menjadi lebih mudah karena form laporan tersebut baku. Sehingga Bagian Pemerintahan menyerahkan kepada SKPD dalam bentuk softcopy dan hardcopy kemudian diinput. Kalaupun ada yang tidak dimengerti mereka datang untuk korrdinasi, dan kita kerjakan sama-sama.

“Setelah mereka kumpul, kita periksa. Dalam validasi data ini kita dapat melakukan perbaikan,” ujar Ronny.

Ia menambahkan, untuk pemeriksaan laporan tersebut dilakukan oleh Biro Pemerintahan, Inspektorat Provinsi dan BPKP Provinsi. Selain itu juga ada tim pemeriksa dari pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) dan BPK. (Anya Fatma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment