Bacabup Dilarang Berkampanye Sebelum Tahapan Pilkada

Bagikan Bagikan
Derek Motte
SAPA (TIMIKA)  – KPUD Mimika meminta kepada semua bakal calon bupati (Bacabup) yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 untuk tidak berkampanye sebelum tahapan  Pilkada dimulai.

Komisioner KPUD Mimika Devisi Teknis, Derek Mote, ST mengakui bahwa, saat ini ada sejumlah oknum yang ingin maju dalam Pilkada sudah mulai menebar pesona dengan masang spanduk atau baliho disejumlah titik di tempat umum. Dimana oknum tersebut menyebutkan dirinya sebagai calon bupati 2018.

“Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187 ayat 2 diatur tentang kampanye terselubung, di iklan eletronik, maupun kamapanye-kampanye dengan memasang spanduk, stiker dan lainnya agar jangan dilakukan sebelum tahapan Pilkada,” katanya.

Menurutnya, tidak dilarang bila oknum yang ingin maju Pilkada memasang spanduk dan baliho di tempat umum. Asalkan, oknum tersebut tidak menyebutkan sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. 

“Tahapan juga belum dilakukan, diluncurkan itu baru di bulan juni. Kalau hanya untuk dikenal publik sah-sah saja, tetapi jangan ada keterangan bahwa yang bersangkutan adalah calon bupati,” tuturnya.

Sebenarnya, kata dia, pada prinsipnya ini adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), akan tetapi karena saat ini Panwaslu belum dibentuk, sehingga KPU perlu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. 

Selain soal mencuri star kampanye, ia juga mengingatkan kepada partai politik  tentang adanya dualisme kepengurusan. Dimana, dualisme kepengurusan ini kerap kali menjadi masalah pada Pilkada di Papua. 

Untuk itu, ia meminta kepada partai politik untuk menyelesaikan masalah dualisme kepengurusan ini, sehingga tidak mengganggu hasil pemilihan kelak. Sebab yang paling dirugikan nantinya adalah bakal calon yang diusung.

“Jangan sampai ujung-ujungnya salahkan KPU lagi. Jjadi ini agar diperhatikan oleh partai,” katanya.(Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment