BPKAD Masih Tunggu Hasil Audit BPK

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika hingga kini masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Papua, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mimika yang sudah diaudit sejak 3-28 April. 

“Mereka sudah pulang ke provinsi Jumat kemarin. Kami juga masih menunggu seperti apa hasil dari pengauditan yang tim BPK itu lakukan,” kata Kepala BPAKD Petrus Yumte, saat diwawancarai di Kantor Sentra Pemerintahan, Jalan Cenderawasih, Poros SP 3, Distrik Kuala Kencana, Rabu (3/5).

Diakui, pihaknya belum mengetahui berapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum melengkapi laporan, serta ada atau tidaknya temuan dalam hasil pengauditan tersebut. Namun secara keseluruhan, setiap SKPD sangat kooperatif dalam menyelesaikan laporan penggunaan anggaran dalam pembangunan. 

Ia juga membantah  bila ada SKPD yang tidak kooperatif saat pengauditan berlangsung. Sebab secara pasti setiap SKPD diharuskan menyusun setiap penyerapan anggaran Negara.

Hanya saja, menurut dia,  kendala yang lazim terjadi disetiap daerah dan SKPD adalah adanya kekurangan data, sehingga menjadikan suatu pertimbangan khusus bagi tim pengaudit. 

Ia menambahkan, dirinya tidak mengetahui langkah-langkah pengauditan yang dilakukan oleh BPK, namun biasanya menurut dia adalah, selain menerima dan memeriksa laporan, BPK juga mengambil data lapangan berdasarkan yang dilaporkan oleh SKPD bersangkutan.

“Intinya kita tidak bisa masuk terlalu jauh dalam proses kerja tim audit, karena memang itu kewenangan mereka. Selanjutnya tim lakukan monitoring dan yang lainnya, itu mereka yang lebih tau,”ujarnya.

Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK bukan kebenaran laporan akan tetapi kewajaran, sehingga jika dalam pengauditan menghasilkan kewajaran dari setiap SKPD, maka opini pun akan dikeluarkan yakni, Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP). Akan tetapi, jika ada kekurangan atau ditemukan tidak adanya kewajaran, maka akan diberikan opini yang sesuai seperti, Wajar Dengan Pengecualaian (WDP) dan Disklaimer (Tidak layak).

“Untuk dapat WTP itu bisa saja, tapi itu semua harus kita terima dahulu laporan hasil audit dari BPK,”tuturnya. (Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment