Delapan Parpol Tolak Hasil Pleno Ulang KPUD

Bagikan ke Google Plus
Serah terima berkas penolakan putusan Pleno KPUD Mimika
SAPA (TIMIKA) - Delapan Partai Politik (Parpol) yang terdiri dari Partai Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, PKS, PKPI, PDIP dan Demokrat menolak hasil Pleno penetapan 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada Kamis (18/5) lalu.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MH, dalam pertemuan bersama delapan Parpol di Pandopo Rumah Negara, SP 3, Sabtu (20/5) mengakui, dirinya sebagai pembina politik di Mimika bersama delapan parpol mengatakanyang dilakukan KPUD Mimika adalah tidak benar, karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Sebab setelah adanya putusan PTUN Jayapura tersebut berarti tidak ada lagi pleno.

Menurut Bupati Eltinus selaku pembina parpol, seharusnya KPU bisa melibatkan pihaknya dalam berdiskusi agar bisa menemukan jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan kejelasan anggota dewan di Mimika.

“Seharusnya KPU duduk bersama kami selaku pembina politik untuk mencari jalan keluar seharusnya seperti apa, menyelesaikan persoalan kejelasan DPRD yang terkatung-katung,”ujarnya.

Dijelaskan, delapan parpol telah membuat pernyataan yang berisikan menolak hasil Pleno ulang serta dilengkapi dengan tanda tangan dengan tujuan untuk menghadap PTUN Jayapura, Gubernur Provinsi Papua dan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) guna melaporkan lima komisioner yang telah melaksanakan Pleno, sebab telah melanggar kode etik KPU.

“Saya siap menghadap bersama tujuh parpol lainnya untuk melaporkan lima komisioner pelaksana Pleno tanggal 18 itu, karena sangat melanggar kode etik,”tuturnya.

Terkait dengan penetapan APBD Mimika tahun 2017 dan persoalan lain dalam pembangunan yang harus melibatkan anggota DPRD, Bupati Eltinus mengakui, dirinya sebagai kepala kepemerintahan mau menyelamatakan pembangunan. Dimana, jika menuruti atau menyetujui hasil Pleno KPU yang dilakukan 18 Mei, maka APBD Mimika tidak akan berjalan hingga 2019, sehingga dikarenakan peduli dengan pembangunan daerah di Mimika pihaknya pun menolak keputusan Pleno tersebut, karena tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Bupati Eltinus, APBD tidak ada halangan-halangan lainnya, karena akan menggunakan struktur APBD yang lama, dimana dalam waktu dekat tim evaluasi akan melakukan diskusi di provinsi agar APBD bisa ditetapkan bulan Juni mendatang.

“Yang mereka lakukan itu sudah menginjak-injak putusan PTUN Jayapura. Kami hari ini diskusi khusus untuk menolak hasil Pleno itu. APBD tidak menggunakan struktur baru tapi mesih menggunakan struktur lama,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Agustinus Anggaibak mengatakan, semestinya kepastian Pleno ulang KPUD memberikan angin segar untuk kemajuan pembangunan di Mimika yaitu, dengan adanya penetapan APBD. Namun menurut Agus yang dilaksanakan KPUD adalah tidak melihat semua keputusan dan tidak melihat kembali apa penyebab terjadinya polemik DPRD.

Agus menjelaskan hal ini dikarenakan KPUD juga ikut berpolitik praktis.  Mestinya KPUD memposisikan diri sebagai lembaga independen.

“Kalau KPUD itu punyai niat baik, maka dia harus diskusikan bersama Bupati Eltinus selaku pembina, dan penanggungjawab politik di Mimika,”ungkap Agus.

Pernyataan penolakan tertulis diserahkan langsung kepada Bupati Eltinus selaku pembina politik di Mimika untuk kemudian dilanjutkan ke Provinsi dan Kemendagri. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

1 komentar:

  1. Pembangunan Kabupaten Mimika ketinggalan jau di bandingkan kabupaten lain seluruh provinsih papua, padahal ada perusahan raksasa PT Freeport Indonesia seharusnya Kabupaten Mimika menjadikan contoh di daerah lain.

    ReplyDelete