Dewan Mimika Pertanyakan Urgensi Penetapan APBD Gunakan Perbub

Bagikan ke Google Plus
Elminus B Mom
SAPA (TIMIKA) - Sejumlah politisi yang baru saja ditetapkan melalui Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika sebagai anggota DPRD Mimika melalukan pertemuan singkat di Kantor DPRD Mimika, Senin (22/5). Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka membahas pernyataan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, mengenai upaya untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika 2017 melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Selain soal itu, DPRD juga mempertanyakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bersama dengan para Kepala Dinas di lingkup Pemda Mimika oleh bupati pada hari Minggu yang terkesan sangat terburu-buru.

Ketua Partai Gerindra, Elminus B Mom, yang memimpin pertemuan tersebut kepada wartawan mengatakan, apa yang dilakukan oleh bupati terkesan dipaksakan. Lantaran saat ini DPRD Mimika sudah ada dan tinggal menunggu SK Gubernur yang prosesnya tidak akan memakan waktu lama, tetapi bupati sudah mengambil langkah.

“Ini bukan perusahaan yang sesuai hati mau bikin apa saja. Ini mekanisme negara sudah jelas seharusnya melalui DPRD dulu,” tegas Elminus Mom.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menjelaskan, bahwa sudah jelas tidak akan ada lagi pelantikan DPRD Mimika, karena sudah dilantik satu kali, saat ini tinggal tunggu SK dari Gubernur Papua saja, DPRD sudah kembali sah.

Ia juga mengingatkan Kepala SKPD agar tidak memaksakan proses penetapan APBD tanpa mengikuti mekanisme yang ada.

“Kalau pemetintah mau bawa ke Jayapura silahkan saja. Tetapi DPRD saat ini aktif, jadi saya harap pemerintah tidak benar-benar nekat melaksanakan itu,” katanya.

Sementara itu, diwaktu yang sama, George Deda, perwakilan dari Partai PKPI juga mempertanyakan urgensi dari upaya penetapan APBD dengan Perbup.

“Bupati dalam membuat statmen perlu melihat dengan baik jangan sampai menimbulkan tanya di masyarakat. Ada urgensi apa sehingga terkesan dipaksanakan, mungkinkah ada sesuatu yang disembunyikan?” tanyanya.

Ia juga menyarankan Kepala Bappeda dan Kaban Keuangan dan Asset Daerah bisa memberikan telaan yang baik kepada bupati, agar jangan sampai dalam penetapan APBD menimbulkan masalah dan salah dalam mengambil langkah yang mungkin saja berdampak hukum di  kemudian hari. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment