Dewan Sayangkan Tindakan Pejabat Intimidasi Wartawan

Bagikan Bagikan
Saleh Alhamid
SAPA (TIMIKA) - Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid, menyayangkan adanya dugaan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan suatu tindakan intimidasi terhadap wartawan.

Menurut Saleh, siapapun dia sekalipun anggota DPR maupun TNI-Polri, tidak dibenarkan mengintervensi, apalagi membentak-bentak hingga mengusir wartawan saat melakukan tugas jurnalistiknya. 

“Siapapun juga, bahkan DPR maupun TNI-Polri, tidak boleh mengintervensi wartawan dengan cara membentak-bentak atau mengusir-usir, bahkan melakukan pemukulan. Karena mereka dilindungi oleh Undang-Undang (UU)," kata Saleh saat ditemui di ruang Komisi A Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Selasa (23/5).

Menurut dia, oknum ASN yang melakukan tindakan intimidasi berupa kata ataupun perbuatan, tidak menyadari bahwa keberhasilan suatu pemerintahan, SKPD, bahkan perorangan, karena adanya peran wartawan dalam mempublikasikan keberhasilan itu kepada masyarakat.

"Pegawai yang mengusir dan membentak-bentak wartawan, mereka tidak mengetahui kalau keberhasilan mereka juga karena ada andil dari wartawan," kata Saleh.

Lanjut Saleh, apabila seorang wartawan memberitakan terkait pencemaran nama baik oknum maupun keluarga, semua itu telah melalui mekanisme hukum yang ada. Sehingga tidak serta merta wartawan disalahkan. Apabila pemberitaan sesuai dengan fakta yang terjadi lapangan, maka hal itu tidak perlu dipermasalahkan.

"Apabila wartawan membuat berita sesuai fakta, itu tidak masalah. Apabila berita tersebut mencemarkan nama baik dirinya sendiri atau keluarganya, itupun ada mekanisme hukumnya. Tetapi apabila  itu memberitakan pemerintahan yang sesuai fakta, baik atau buruk, itu tidak masalah" ujarnya.

Saleh menghimbau kepada wartawan agar tidak tinggal diam terhadap adanya tindakan-tindakan intimidasi yang dialami. Apalagi kali ini terjadi kepada tiga orang wartawan media cetak lokal di Timika. Pasalnya, kata Saleh, wartawan telah dilindungi dengan UU Republik Indonesia (RI) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, perbuatan yang tidak menyenangkan dan dilakukan oleh oknum pejabat ASN lingkup Pemkab Mimika tersebut baiknya di tindaklanjuti ke pihak kepolisian agar dapat memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan itu.

"Jika oknum pegawai melakukan intimidasi dengan kasar maka bisa dilaporkan kepada polisi. Misalkan seperti memaki atau mengusir, itu perbuatan tidak menyenangkan dan bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi wartawan jangan diam, jangan membiasakan untuk diamkan orang-orang seperti itu, wartawan dilindungi oleh hukum," tegasnya.

Sebelumnya, Selasa siang dikantor Bappeda Mimika, Jalan Cenderawasih, tiga orang wartawan masing-masing bernama Aloysius Nasma (Acik) dari SKH Salam Papua, Selviana Butu (Selvi) dari SKH Radar Timika dan Siti Aminah (Sitha) dari SKH Harian Papua, mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum pejabat selaku Kabid Fisik Sarana dan Prasarana (Fispra) Bappeda Mimika. Yang bersangkutan melakukan perbuatan membentak tanpa alasan terhadap wartawan lalu mengusir agar ke luar dari Kantor Bappeda. 

Atas perbuatannya, yang bersangkutan akhirnya meminta maaf, namun perbuatan itu sudah terlanjur memancing kemarahan kalangan wartawan maupun organisasi pers yang ada. Pewarta Foto Indonesia (PFI) Timika bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura mengecam tindakan yang dilakukan oknum pejabat ASN tersebut, termasuk Pemimpin Redaksi (Pemred) dari SKH Salam Papua yang salah satu wartawannya menjadi korban atas emosi oknum ASN itu dan turut mengecam tindakan tersebut. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment