Disdukcapil Lakukan Workshop Verifikasi DPT

Bagikan ke Google Plus
Jhon Wiklif  Tegai
SAPA (TIMIKA) - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2019 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan verifikasi daftar pemilih tetap (DPT) yang didahului dengan Workshop atau pelatihan yang juga melibatkan komisi pemilihan umum daerah (KPUD).

"Whorkshop ini sangat penting agar setiap stakeholder yang terlibat dalam verifikasi DPT akan memiliki data masing-masing yang akurat,"ungkap Kadisdukcapil Mimika, Jhon Wiklif ketika ditemui di Kantor Sentra Pemerintahan, jalan Cenderawsih, Rabu (24/5).

Dijelaskan, mekanisme dalam melakukan verifikasi DPT adalah harus menunjukkan data yang valid untuk kemudian dikirim ke pusat, sehingga dipusat akan dilakukan verifikasi DP4 yakni verifikasi kepemilikan nomor induk (NIK) yang ganda. Selanjutnya menurut Jhon, hasil verifikasi DP4 tersebut akan menunjukkan hasil DPT yang selanjutnya dikirim ke KPUD dan disdukcapil untuk melakukan verifikasi tambah dan kurangnya data penduduk.

"Itu makanya whorkshop itu yang akan jadi prioritas kita beberapa bulan ke depan. Supaya parpol, petugas KPUD dan LSM yang terlibat bisa mengetahui verifikasi itu seperti apa. Kalau begitu saat verifikasi dilaksanakan, tidak ada keributan,"tuturnya.

Namun menurut Jhon, salah satu yang diprioritaskan sebelum verifikasi DPT adalah melakukan falidasi data penduduk yang dikarenakan adanya perbedaan data penduduk di Sisdukcapil dan Badan Pusat Stastistik (BPS), di mana berdasarkan jumlah dari BPS adalah 192.000 lebih, sedangkan yang didata disdukcapil 310.000 lebih.

"Sudah pasti di Disdukcapil itu ada data orang meninggal dan orang pindah yang belum dihapus. Ini perlu difalidasi. Ini sebagai lanjutan agenda saya yang terbengkalai," ujarnya.

Dijelaskan, falidasi tersebut akan bekerja sama dengan BPS, aparatur distrik, Kampung, RT/RW dan jika perlu akan melibatkan beberapa lembaga agama.

Jhon menjelaskan, 2016 lalu sebelum dirinya dimutasi telah diagendakan dua hal tersebut namun semuanya menjadi terbengkalai. Dengan demikian dirinya berharap, dalam beberapa bulan selanjutnya Disdukcapil bisa mendapatkan dana yang bisa memfasilitasi pelaksanaannya.

"Nanti akan saya bicarakan dengan bupati supaya itu semua bisa dianggarkan. Karena memang hal itu sangat perlu supaya proses Pilkada kita benar-benar melibatkan seluruh masyarakat," ungkapnya.

Ketika ditanya terkait operasi yustis, Jhon mengatakan, hal tersebut juga merupakan salah satu agenda yang sempat terputus. Sementara menurut Jhon, saat dirinya belum dimutasi dirinya sudah mengirimkan tim Disdukcapil untuk magang atau studi banding di Jayapura dan setelah usai melakukan studi banding, juga telah dibentuk tim yustisi terpadu dan melakukan satu kali yustisi.

“Semenjak itu pun kegiatan- kegiatan serupa menghilang seiring dengan dimutasikan diri saya bersama beberapa jajaran di Disdukcapil,” katanya.

Ia mengakui, saat studi banding seluruh tim benar-benar diarahkan dengan baik oleh Disdukcapil Provinsi Papua yang dilengkapi dengan agenda-agenda seperti, hari pertama mendengarkan arahan dari Wali Kota, meninjau pelayanan Disdukcapil di Jayapura, ikut hadir dalam kegiatan yustisi di pelabuhan laut di Jayapura bersama tim dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan TNI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

"Sekarang saya benar-benar harus mulai dari nol. Tim yustisi itu harus ada secara terus menerus, tidak bisa muncul dan tenggelam," ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment