DPRD Mimika Siap Bahas Agenda Daerah

Bagikan Bagikan
Jumpa pres anggota dewan di ruangan Komisi A DPRD Mimika
SAPA (TIMIKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika siap membahas agenda daerah yang sebelumnya sempat tertunda. Kesiapan dari DPRD Mimika berpatokan pada surat yang dikirim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Gubernur Papua, pada tanggal 16 Januari 2017 lalu.

Ketua Komisi B DPRD Mimika Kristian Vicktor Kabey mengatakan, berpatokan pada surat yang dikirim oleh Kemendagri kepada Gubernur Papua tertanggal 16 Januari lalu. Serta surat edaran Mendagri tentang restrukturisasi perangkat daerah, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah. Yang mana pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan DPRD, selaku lembaga yang memiliki fungsi untuk menetapkan Perda tentang restrukturisas dan APBD.

"Jadi ada surat dari Mendagri dan surat edaran tentang restrukturisasi. Sehingga pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan DPRD," kata Viktor saat jumpa pers dikantor DPRD Mimika ruang Komisi A, Selasa (23/5).

Viktor menjelaskan, salah satu agenda yang harus dibahas adalah APBD 2017. Namun sebelum membahas dan menetapkan agenda tersebut, maka Pemkab Mimika dan DPRD harus duduk bersama, sesuai surat Mendagri untuk menetapkan Perda Restrukturisasi perangkat daerah. Karena ada beberapa SKPD dilingkup Pemkab Mimika yang akan ditarik ke Pemerintah Provinsi (Poemprov) Papua bahkan Pemerintah Pusat (Pempus). 

"Sebelum membahas APBD, Pemerintah harus tetapkan Perda perangkat daerah bersama DPRD baru pembahasan APBD," jelas Viktor.

Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut juga mengungkapkan, bahwa hari ini (kemarin,red) DPRD Mimika telah menyurati Bupati dan jajarannya, agar bisa secepatnya menetapkan Perda perangkat daerah (restrukturisasi). Serta pembahasan APBD 2017 dan agenda-agenda daerah lainnya, seperti LKPJ 2015-2016, RPJMD sebagai arah pembangunan, dan beberapa agenda lainnya.

"Hari ini kami sudah mengirim surat kepada Bupati, supaya secepatnya membahas beberapa agenda daerah,"terangnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid mengatakan, Jika melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika ini, telah menyalahi aturan. Sehingga boleh dikatakan di Mimika sekarang ini darurat pemerintahan, dan harus diambil alih oleh Pempus, dalam hal ini Presiden. Untuk menata kembali birokrasi pemerintahan di Mimika yang amburadul.

"Ini sudah menyalahi aturan dan sudah darurat. Saya minta Pemerintahan Mimika diambil alih oleh Presiden,"pintanya.

Selain itu kata dia, terkait tidak aktifnya pegawai Setwan, yang notabene sebagai penunjang tugas anggota Dewan harus menjadi perhatian pimpinan daerah. Dan apabila pegawai ini tetap tidak masuk, maka Sekda Mimika dan Wakil Bupati (Wabup) harus memerintahkan Satpol PP untuk menjalankan aturan. Pasalnya seorang pegawai ASN dibayar oleh negara untuk melayani masyarakat.

"Apabila dalam waktu dekat ada pembahasan dan tidak ada pegawai Setwan dan Sekwan, maka Wabup atau Sekda harus perintahkan Satpol PP tertibkan pegawai Setwan,"ujarnya.

Politisi partai Hanura tersebut menegaskan, selain itu,  agar harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada mereka (Sekwan dan jajarannya) atas apa yang mereka lakukan. Mendagri dan Gubernur harus melihat persoalan ini, bahwa ada ASN yang tidak berkantor berbulan-bulan, sehingga membuat fungsi pelayanan di kantor DPRD lumpuh.

"Ini harus ada sanksi kepada mereka, agar tidak berkantor membuat pelayanan kepada DPRD mati," tegasnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment