DPRD Mimika Tunggu SK Perbaikan Gubernur Papua

Bagikan ke Google Plus
SAPA (TIMIKA) - Kepala Biro (Karo) Perundang-undangan Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Sukoco mengatakan, ke 35 anggota DPRD Mimika hanya menunggu Surat keputusan (SK) Perbaikan dari Gubernur Papua dan selanjutnya aktif seperti biasa.

"Loh. Koq dilantik gimana? Ya nggak dilantik lagi lah, jadi nanti itu hanya memperbaiki SK Gubernur yang lama, jadi tidak ada pengangkatan kembali," kata Sukoco saat dihubungi Salam Papua via telpon, Minggu (21/5).

Menurutnya, berkaitan dengan keanggotaan DPRD Mimika merupakan kekeliruan fatal dari  Gubernur Papua yang mencabut SK sebelum dilakukan pleno ulang oleh KPU. Dengan demikian SK yang nantinya akan dikeluarkan oleh Gubernur merupakan SK Perbaikan agar DPRD Mimika kembali bekerja seperti biasa.

"Jadi kekeliruan pertama itu adalah ketika Pemprov Papua mencabut tanpa menunggu pleno KPUD Mimika dan itu kekeliruan fatalnya disitu, mestinya itu mencabut keputusan Gubernur sesuai putusan PTUN Jayapura itu setelah pleno," terangnya.

Sementara itu, apabila Bupati tidak menindaklanjuti surat dan hasil pleno KPUD Mimika. Sukoco mengatakan, surat dan hasil pleno yang dikirim oleh KPUD Mimika kepada Bupati harus diteruskan kepada Gubernur untuk dikeluarkan SK perbaikan anggota DPRD Mimika, pasalnya didalam hasil tersebut tidak bisa di koreksi oleh Bupati. Namun, apabila surat tersebut tidak teruskan kepada Gubernur, maka KPUD bisa langsung menyurat kepada Gubernur untuk mengeluarkan SK perbaikan.

"Posisi bupati itu hanya seperti Kantor Pos hanya meneruskan, tidak boleh menilai, kalau bupati tidak meneruskan berarti KPUD langsung teruskan ke Gubernur," ujarnya.

Ia menegaskan tidak bisa terjadi kekosongan di DPRD, sehingga pihak Mendagripun tidak tinggal diam terhadap persoalan tersebut. Artinya pihak Mendagri akan menyurat kepada Gubernur untuk segera menindaklanjuti surat tersebut dan segera mengeluarkan SK perbaikan.

"Jadi prinsipnya Mendagri tidak tinggal diam. Negara harus hadir dalam setiap persoalan yang terjadi jadi nanti akan kita surati Gubernur Papua," katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment