DPRP Dorong Penyelesaian Masalah PHK Karyawan Freeport

Bagikan ke Google Plus
Anggota Komisi I DPRP, Wilhelmus Pigai, saat menemui serikat pekerja di Timika pekan lalu
SAPA (TIMIKA) -  Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) merespon serius masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI). Karenanya, DPRP akan mengundang semua pihak terkait untuk mendorong permasalahan ini cepat diselesaikan.

Anggota Komisi I DPRP, Wilhelmus Pigai mengatakan, DPRP telah melakukan rapat internal untuk menyikapi adanya PHK ribuan karyawan permanen PT Freeport di Mimika. Masalah ini juga secara khusus telah dilaporkan kepada pimpinan DPRP untuk disikapi secara serius.

“Setelah penyelesaian masalah ini disepakati pimpinan DPRP. Selanjutnya, kami akan undang semua pihak terkait untuk kita mencari solusi terbaik bersama-sama,” katanya kepada Salam Papua melalui sambungan telephone, Jumat (19/5).

Legislator Papua asal Mimika ini mengatakan, DPRP nantinya akan membicarakan nasib ribuan pekerja yang telah di-PHK dan ribuan karyawan lainnya yang sebelumnya masuk dalam program furlough (dirumahkan) oleh manajemen perusahaan PT Freeport.

“Apakah nanti akan dibuat Panitia Khusus (Pansus) terkait masalah ini, ataukah ada langkah lain. Nanti kami lihat perkembangannya kemudian,” tutur Wilhelmus.

Wilhelmus meminta manajemen PT Freeport menahan diri dan tidak melakukan PHK secara massal bagi ribuan karyawannya yang sedang melakukan aksi mogok kerja. Dia berharap manajemen Freeport memperpanjang deadline waktu kesempatan kembali bekerja.

“Kalau bisa diberikan deadline waktu satu bulan kedepan, sehingga sisa karyawan yang belum di-PHK ini bisa kembali bekerja,” kata dia.

Disamping itu, Wilhelmus menyayangkan sikap Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, yang seolah-olah tidak ingin ambil pusing terkait masalah PHK ribuan karyawan Freeport. Bupati Omaleng, katanya, terkesan tendensius mendukung kebijakan manajemen untuk menekan serikat pekerja.

“Sebagai bupati, harusnya memberikan perhatian atau perlindungan bagi semua pihak termasuk pekerja Freeport. Bagaimanapun ribuan karyawan yang sedang melaksanakan mogok kerja itu adalah warga Mimika yang pernah memilih Bupati (Eltinus Omaleng dan wakilnya Yohanis Bassang),” singgungnya.

Wilhelmus juga mempertanyakan batalnya pertemuan manajemen Freeport dan serikat pekerja yang rencananya akan difasilitasi Bupati Omaleng. Padahal, menurutnya pertemuan tersebut harus dilakukan untuk menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak.

“Kalau seperti begini sikap pemerintah, nanti mereka (karyawan) ini mau kemana mencari perlindungan dan keadilan. Pemerintah daerah harusnya memfasilitasi sampai ada solusi terbaik,” tukasnya.

Freeport Sudah PHK 2.209 Karyawannya

Sementara itu, pada Jumat tanggal 19 Mei 2017 manajemen PT Freeport telah melakukan PHK terhadap sebanyak 2.209 karyawannya yang dianggap mengundurkan diri secara sukarela, sebagai dampak dari aksi mogok kerja karyawan sejak 1 Mei 2017.

Manajer Coorporate Communication (Coorpcom) PTFI, Kerry Yarangga mengatakan, karyawan yang dianggap mengundurkan diri secara sukarela adalah mereka yang tidak merespon pilihan kembali bekerja, dan telah diberikan dua surat peringatan.

“Kepada mereka yang tidak merespon pilihan kembali bekerja melalui berbagai pemberitahuan secara patut dari manajemen, berarti secara sukarela mengundurkan diri dari perusahaan,” ujarnya kepada Salam Papua, Jumat (19/5).

Ketua Bidang Organisasi PUK SPKEP SPSI PT Freeport, Yapet Panggala, menilai langkah manajemen melakukan PHK ribuan karyawan sebagai akibat dari aksi mogok kerja adalah sepihak tanpa dirundingkan bersama dengan serikat pekerja.

“Apapun yang mereka (manajemen Freeport) lakukan, itu tanpa dirundingkan ddengan serikat. Bagi kami, tindakan PHK ini menyalahi aturan,” tegas Panggala kepada Salam Papua, Jumat.

Keputusan PHK Tidak Bisa Diubah

Manajemen PT Freeport menyatakan karyawan akan dianggap mengundurkan diri secara sukarela apabila mangkir dari tempat kerja tanpa alasan selama lima hari berturut-turut atau lebih dan menolak kembali bekerja setelah dikirimkan dua surat peringatan.

“Hal ini merupakan keputusan yang mengikat dan tidak bisa diubah,” demikian surat antar kantor yang dikirimkan manajemen PT Freeport ke seluruh perusahaan kontraktor maupun privatisasinya pada Kamis tanggal 18 Mei 2017.

Disebutkan pula bahwa mereka yang memilih mengundurkan diri secara sukarela hanya akan menerima pembayaran akhir berupa uang pisah sebesar satu kali gaji pokok, ditambah dengan perhitungan benefit yang belum terpakai lainnya (jika ada).

“Pinjaman karyawan kepada perusahaan akan dikurangi dari pembayaran akhir ini. Jika pinjaman tersebut lebih besar, maka karyawan perlu membayarkan selisihnya kepada perusahaan,” jelasnya.

Selain pembayaran akhir, karyawan masih berkesempatan mendapatkan dana pensiun, serta simpanan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun karena dana dan simpanan tersebut tidak dibayarkan oleh PTFI, beberapa dokumen perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum manfaat ini diklaim ke masing-masing institusi. (SP)
Bagikan ke Google Plus

1 komentar:

  1. Wilhelmus Pigai Sebagai wakil rakyat seharusnya berdiri tenggah bukan mendengar dari satu aspirasi. yang belum tentu benar masukannya. solusi yang paling tepat untuk masalah industrial yaitu melalui mekanisme Industrial. sesuai amanat UU no 2 Tahun 2004 Tentang PPHI.

    ReplyDelete