Dua Bendahara PUK SPSI PTFI Berikan Keterangan

Bagikan Bagikan
suasana persidangan Sudiro dengan agenda mendengarkan keterangan saksi
SAPA (TIMIKA) – Dua bendahara Pimpinan Unit Kerja, Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (PUK SP-KEP SPSI PTFI), Senin (29/5) memberikan keterangan, atas kasus penggelapan iuran organisasi dengan terdakwa Ketua PUK SP-KEP SPSI PTFI, Sudiro di Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika.

Persidangan dengan agenda mendengarkan saksi-saksi dipimpin Ketua Majelis Hakim Relly D. Behuku,SH,MH, didampingi dua anggota hakim, yakni Fransiscus Y Babtista, SH, dan Steven C. Walukouw, SH. Serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Johanes Mangoloi Aritonang, SH, Maria Petrona Dity Justitia Masella, SH, dan Habibie Anwar, SH. 

Sementara terdakwa Sudiro didampingi kuasa hukum, yakni Wahyu H. Wibowo, SH, Sharon W. Fakdawer, SH, dan Petrus L, SH.

Humas PN Kota Timika yang juga salah satu anggota Majelis Hakim perkara ini, Fransiscus Y Babthista mengatakan, persidangan yang digelar Senin (29/5) merupakan kelanjutan pemeriksaan saksi, yang sebelumnya sempat dilakukan penundaan. Dimana pada sidang tersebut, JPU menghadirkan dua orang saksi, yang statusnya sebagai bendahara, yakni Supardianto (Bendahara Umum PUK SPSI) dan Dwi Puji Raharjo (Bendahara 1 PUK SPSI).

“Persidangan tadi dua bendahara PUK SP-KEP SPSI PTFI yang memberikan keterangan pada kasus Sudiro,”kata Fransiscus saat dihubungi Salam Papua melalui telepon selulernya, Senin (29/5) malam.

Ia menjelaskan, dalam persidangan tersebut, kedua saksi, menjelaskan tentang pembagian kontribusi dari iuran anggota ke peringkat atau atasnya, baik ke PUK, Pimpinan Cabang (PC) SPSI , dan Pimpinan Pusat (PP) SPSI. Dimana prosentase iuran sebagai berikut, 55 persen ke PUK, 30 persen ke PC, dan 15 persen ke PP. Dengan perhitungan didasarkan dari 1 persen UMK (Rp2,5 juta), yakni sebesar Rp25 ribu dikalikan jumlah karyawan. Sehingga mendapatkan nominal yang dibagikan berdasarkan presentase tersebut. 

“Untuk besaran yang diserahkan ke PUK, PC, dan PP merupakan variatif. Yang jelas berdasarkan rumusan, jumlah karyawan dikalikan 1 persen UMK. Sehingga dapat total, yang dialokasikan ke tingkatannya,”jelasnya. 

Ia melanjutkan, untuk penyerahan iuran ke PUK, PC, dan PP menurut keterangan saksi, bahwa pada Januari 2014-Agustus 2016 dilakukan penangguhan. Tapi ada pembayaran dari PUK ke PP pada Januari 2017 sebesar Rp 900 juta. Selanjutnya, mulai Januari 2017 sampai sekarang sudah rutin diserahkan.

“Dari penjelasan kedua saksi tersebut, Sudiro sebagai terdakwa membenarkan apa yang sudah disampaikan saksi pada persidangan tersebut,”tuturnya.

Ia menambahkan, dengan diperiksanya dua saksi yang merupakan bendahara PUK SP-KEP SPSI PTFI, maka sudah ada sembilan orang saksi yang didatangkan oleh JPU. Selanjutnya masih ada tiga orang saksi yang akan dihadirkan oleh JPU.

“Setelah JPU menghadirkan saksi-saksi, maka akan dilanjutkan dari kuasa hukum yang juga akan menghadirkan saksi-saksi,”katanya.

Penangguhan Penahanan

Fransiscus Y Baptista mengatakan, rencananya Majelis Hakim akan mengumumkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Sudiro pada persidangan berikutnya, yakni Rabu (31/5).

Ia menerangkan, penangguhan penahanan terhadap terdakwa Sudiro memang sudah diajukan oleh kuasa hukum beberapa waktu lalu. Namun, Majelis Hakim belum mengambil keputusan, karena itu merupakan permohonan, sehingga apakah mengabulkannya atau tidak?. 

“Ya Rabu nanti kita umumkan, dan apa keputusan dari Majelis Hakim saya belum mengetahuinya. Karena Majelis Hakim akan melihat apakah ada dasar untuk mengabulkannya atau tidak,”ujarnya.

Sementara untuk masalah pengamanan, kata dia, PN Timika tetap berkoordinasi dengan Polres Mimika. Dan tidak ada penambahan pasukan untuk pengamanan pada Rabu nanti.

“Pengamanan masih tetap dilakukan, dan tidak ada penambahan pasukan. Karenanya, saya berharap dan mengimbau agar mengikuti jalannya persidangan dengan tertib. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar,”ungkapnya.

Dalam perkara ini, Sudiro didakwa menggelapkan iuran organisasi dipimpinnya sebesar Rp 3,3 miliar yang mestinya disetor ke PC SPSI Mimika. Dia dijerat Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman lima tahun penjara. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment