Dua Saksi JPU Diperiksa di Sidang Sudiro

Bagikan Bagikan
Bendahara PC SPKEP SPSI Mimika, Rumadi, dihadirkan memberikan keterangan di sidang Sudiro
SAPA (TIMIKA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika kembali menghadirkan dua saksi dalam perkara dugaan penggelapan iuran keanggotaan yang menjerat Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia (PTFI), Sudiro (48). 

Kedua saksi yaitu mantan Bendahara Pimpinan Cabang (PC) SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Rumadi, dan anggota Bidang Organisasi PUK SPKEP SPSI PT Freeport, Herbet Youwe, memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika, Kamis (4/5). 

JPU Maria Masella dan Yohannes Aritonang sebetulnya menghadirkan empat saksi pada sidang yang dimulai Pukul 10.15 WIT.  Namun dua saksi lainnya belum sempat dimintai keterangan hingga persidangan berakhir Pukul 15:20 Wit. 

Adapun saksi Rumadi menjelaskan bahwa sejak Januari 2014 PUK SPSI Freeport sudah tidak menyetor iuran ke PC SPSI Mimika. Setoran tersebut sebesar 30 persen dari total penerimaan iuran keanggotaan PUK SPSI Freeport. 

"Kami membuat laporan setiap bulannya bahwa PC tidak mendapat setoran 30 persen dari PUK. Ini diteruskan ke pimpinan PC," ujarnya. 

Dia juga mengatakan, pernah ada teguran tiga kali oleh Pimpinan Pusat (PP) SPKEP SPSI kepada PUK SPSI Freeport akibat tidak menyetor iuran ke PC SPSI Mimika. Namun, Rumadi mengaku belum ada tindak lanjut dari teguran tersebut.

"Tahun 2014 ada sekitar tiga PUK tidak melakukan penyetoran iuran. Tapi dua PUK memang sudah tidak aktif lagi. PC SPSI setahu saya mereka hanya menyurat ke PUK," kata dia. 

Rumadi mengemukakan,  PUK SPSI Freeport terakhir menyetor iuran sebesar Rp30 juta lebih ke PC SPSI Mimika. Sementara setoran paling besar tercatat pada November 2013 sebesar Rp33 juta.

"Kemudian total yang belum disetor sejak Januari 2014 - 2016 sebesar Rp3,3 miliar sekian," jelasnya.

Sementara saksi Herbet Youwe (Pengurus Bidang Organisasi PUK SPSI Freeport) beberapa kali ditegur oleh Ketua Majelis Hakim, Relly D Behuku, lantaran memberikan keterangan tidak konsisten dan selalu beralasan lupa. Padahal saksi pernah memberikan keterangan serupa saat diperiksa oleh penyidik. 

"Keterangan saudara dengan menyatakan lupa terus, tidak ingat, atau seenaknya biar pemeriksaan cepat, tapi ingat itu imbasnya untuk hidup orang lain," tandas Behuku menegur saksi. 

Herbet Youwe mengungkap bahwa sepengetahuan dirinya, penyetoran iuran tidak dilakukan mengingat pengurus PUK SPKEP SPSI (pimpinan Sudiro) tidak dilantik oleh PC SPKEP SPSI (pimpinan Virgo Solossa) sehingga ada masalah internal organisasi. 

"Pada saat itu kita sebagai pengurus mengetahui bahwa ada kisruh dalam internal organisasi. Kemudian iuran tersebut tidak dibayarkan karena adanya masalah itu," ujarnya. 

Adapun menurut saksi Herbet, saat itu sebagian pengurus dan anggota PUK memang tidak mengkehendaki iuran itu diserahkan, namun ada sebagian lainnya yang sepakat jika iuran itu disetorkan saja ke PC. 

"Pernah dipertanyakan dalam rapat, kemudian terdakwa mengatakan bahwa iuran itu ada dalam rekening (PUK), namun baru akan diserahkan jika permasalahan PUK dengan PC sudah tuntas," kata dia.  

Selain itu, Herbet mengaku tidak ada laporan pertanggung jawaban pengelolaan iuran PUK yang disampaikan kepada anggota. Meski begitu, dia menyebut Bendahara PUK, Supari, lebih banyak mengetahui soal iuran tersebut. 

"Saya juga tidak pernah pertanyakan bahwa iuran itu kemana. Tapi kami pengurus diberikan insentif sebesar Rp4 juta setiap bulan dari organsasi PUK. Insentif diterima dari bendahara PUK dan ditanda tangani setiap pengurus yang menerima," bebernya. 

Sementara itu, Sudiro (48), membantah sejumlah keterangan Bendahara PC SPKEP SPSI Mimika, Rumadi. 

Sudiro membantah keterangan saksi Rumadi terkait pengelolaan dana dalam kegiatan organisasi Pimpinan Cabang (PC) SPKEP SPSI Kabupaten Mimika (saat itu dipimpin Virgo Henry Solossa sebagai saksi pelapor perkara ini).

"Pertama masalah pembinaan tidak sesuai AD-ART. Kemudian pembinaan ketika melakukan pelanggaran, maupun memberikan edukasi, itu tidak pernah dilakukan. Kalaupun pernah, dimana dan kapan," ujar Sudiro bertanya. 

Selain itu, Sudiro juga memprotes keterangan saksi Rumadi yang menyebut total iuran PUK SPSI Freeport yang tidak disetor ke PC SPSI Mimika sebesar Rp3,3 miliar. Namun begitu, bantahan Sudiro selengkapnya akan disampaikan dalam pembelaan. 

"Nilai total iuran (tidak disetor) Rp3,3 itu salah. Kalkulasi dari jumlah karyawan tidak sesuai. Rumusan perhitungan juga salah," tutur Sudiro.

Sidang perkara dugaan penggelapan yang menjerat Ketua PUK SPKEP SPSI PT Freeport, Sudiro, akan dilanjutkan masih dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin (8/5) pekan depan. 

Ketua PN Kota Timika, Relly D Behuku, mengatakan persidangan Sudiro akan digelar dua kali dalam seminggu, mengingat banyaknya saksi yang akan dihadirkan JPU, maupun Penasehat Hukum (PH) Sudiro, Sharon Fakdawer dan Wahyu H Wibowo. 

Adapun JPU rencananya akan menghadirkan 17 saksi termasuk saksi ahli, total baru tiga diantaranya telah dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan PH Sudiro akan menghadirkan sekitar 50an saksi. 

Dalam perkara ini, Sudiro didakwa menggelapkan iuran keanggotaan organisasi yang dipimpinnya sebesar Rp3,3 miliar, yang mestinya iuran itu disetor ke PC SPSI Mimika. Dia dijerat Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman lima tahun penjara. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment