Freeport Tetap Buka Kesempatan Karyawan Kembali Bekerja

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga kini masih memberikan kesempatan bagi karyawannya yang ikut aksi mogok kerja di Kota Timika  untuk kembali bekerja. 

Manajemen PT Freeport sebelumnya telah membuka Posko Pusat Konfirmasi Karyawan Kembali Bekerja di gedung Multipurpose, Kuala Kencana. Karyawan yang ingin kembali bekerja diwajibkan melakukan registrasi di Posko tersebut. 

Manajer Coorporate Communication PTFI, Kerry Yarangga, mengatakan manajemen perusahaan itu hingga Kamis (18/5) kemarin, tetap mengimbau kepada serikat pekerja untuk senantiasa mengajak karyawan kembali bekerja. 

"Manajemen meminta kepada karyawan dan serikat pekerja untuk senantiasa mengajak para karyawan yang mogok agar dapat kembali bekerja, tentu dengan tahapan yang telah dikampanyekan oleh perusahaan," katanya kepada wartawan di Timika, Kamis (18/5). 

Kendati demikian, Kepala Disnakertrans Pera Mimika, Septinus Soumilena, justru  menyebutkan bahwa kesempatan bagi karyawan yang ikut dalam aksi mogo kerja untuk kembali bekerja telah ditutup tepat pada Kamis (18/5) Pukul 12.00 WIT. 

"Limitnya sudah begitu, buruh harus menanggung risiko karena tidak menaati imbauan dan panggilan untuk kembali bekerja," kata Soumilena kepada wartawan di Timika, Kamis (18/5).

Meski begitu, Soumilena mengatakan pemerintah tidak bisa terlalu jauh mencampuri kebijakan manajemen PT Freeport. Dia juga mengaku bahwa sesungguhnya manajemen Freeport sudah sangat manusiawi dan toleran dalam kebijakan ini. 

Untuk diketahui, manajemen PT Freeport pertanggal 15 Mei 2017 telah melakukan PHK terhadap 840 karyawannya sebagai konsekuensi dari aksi mogok kerja sejak 1 Mei 2017 yang masih sementara berlangsung hingga saat ini.

Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Aser Gobai, menegaskan bahwa serikat pekerja sedikitpun tak gentar dalam menghadapi ancaman PHK dari Manajemen PT Freeport Indonesia. 

"Aksi (mogok kerja) ini akan berjalan sampai ada kesepakatan. Kami tidak akan mundur," tegas Aser kepada wartawan di Timika, Rabu (17/5).

Aser menilai langkah manajemen PTFI melakukan PHK terhadap 840 karyawan permanen perusahaan itu, tak lain sebagai bentuk kebijakan sepihak dan sangat diskriminatif. 

"Itu keputusan sepihak, kami tetap sesuai aturan. Peluru dan senjata kami dalam situasi saat ini adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kecuali serikat pekerja melanggar undang-undang itu," ujarnya. (Sevianto Pakiding)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment