Hari Ini KPUD Mimika Antar SK Pleno ke Bupati

Bagikan ke Google Plus
Theodora Ocepina Magal
SAPA (TIMIKA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika Theodora Ocepina Magal, SKM mengatakan, pihaknya belum mengantarkan SK terkait hasil pleno penetapan keanggotaan DPRD Mimika kepada Bupati Mimika. Diperkirakan besok  (hari ini-Red) Selasa (23/5) SK tersebut akan diantar kepada Bupati Mimika.

"Surat belum di antar ke Bupati Mimika. Besok (hari ini-Red) baru antar," kata Ocepina melalui pesan singkat (SMS) kepada Salam Papua, Senin (22/5).

Oce menjelaskan, sesuai dengan pernyataan Bupati Mimika saat ada kunjungan dari Kemendagri beberapa waktu lalu dimana ia mendukung penuh pelaksanaan pleno,  dengan meneruskan surat hasil pleno penetapan kepada Gubernur Papua untuk segera menerbitkan SK perbaikan kepada anggota DPRD Mimika.

"Bupati mendukung pleno lalu seperti yg di muat di Salam Papua, saat berjanji kepada Kemendagri, ketika mereka sedang berada di Timika," jelasnya.

Menurut Oce, tugas dari KPUD Mimika telah selesai. Artinya telah melaksanakan perintah KPU RI berkaitan dengan putusan PTUN, dan selanjutnya tinggal mengantarkan surat kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur.

Dirinya berharap Bupati Mimika secepatnya meneruskan surat KPUD kepada Gubernur Papua sehingga agenda daerah yang belum terlaksanakan bisa secepatnya dilaksanakan dan roda pemerintahan boleh berjalan normal.  

SK KPUD Tetap Sah

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Saleh Alhamid, SH mengingatkan kepada Bupati Mimika dan sejumlah Partai Politik (Parpol) bahwa SK 01/Kpts/KPU KAB.031.434171/V/2017 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika terkait hasil pleno pada Kamis (18/5) tetap sah.

Hal ini disampaikan Saleh menanggapi pernyataan Bupati Mimika beserta delapan Parpol yang menyatakan keberatan dengan SK KPU Mimika, yang menetapkan 35 anggota DPRD melalui SK 01/Kpts/KPU KAB.031.434171/V/2017 kepada wartawan di ruang kerjanya, Kantor DPRD Mimika Jalan Cenderawasih, Senin (22/5)

Saleh mengatakan, terkecuali jika saat itu KPUD melarang para saksi partai untuk menandatangani berita acara barulah SK tersebut tidak sah. 

Tak hanya menyinggung soal penolakan dari sejumlah Parpol, Saleh juga mengajak Bupati Mimika sebagai Kepala Daerah untuk netral, mengingat pernyataan penolakannya terhadap SK KPU dan niat untuk menghadap ke DKPP atas nama Bupati.

“Kecuali kalau atas nama Ketua Partai silahkan saja. Ini kan atas nama bupati, ini sangat disayangkan,” katanya.

Dari pada sibuk dengan kegaduhan politik di daerah, Saleh menyarankan Bupati Mimika fokus untuk membangun komunikasi dengan dewan yang ada, guna persiapan pembahasan anggaran, LKPJ dan lain sebagainya. 

Lanjut dia, sisa waktu yang ada saat ini tidak akan cukup untuk membuat konfrontasi lagi, apalagi agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan segera memasuki tahapan pelaksanaan.

“Kami sarankan sebaiknya bupati fokus untuk membangun citra sehingga elektabilitasnya lebih baik di hadadapan masyarakat. Jangan merugikan diri sendiri dengan membuat konfrontasi dengan dewan,” kata Saleh.

Membahas soal penolakan Parpol, Saleh menjelaskan, yang lebih berhak menolak adalah para saksi dan bukan ketua partai. Jika Bupati  Mimika tidak memberikan rekomendasi terhadap keputusan KPUD, maka KPUD bisa menindaklanjuti langsung ke Gubernur Papua dan perintah dari Mendagri kepada Gubernur sudah jelas, sehingga menurutnya prosesnya tidak akan lama.

“Soal kompromi, tidak ada kompromis di dalam hukum. Soal KPUD melaksanakan pleno itu kan setelah ada petunjuk dari Mendagri dan KPU RI, jadi  sebaiknya bupati fokus untuk bangun daerah, tanpa harus terpengaruh dengan berbagai kepentingan oknum dan Parpol,” katanya.

Lanjut dia, di DPRD sendiri yang aktif saat ini juga terdapat orang-orang partai bahkan beberapa diantaranya ketua parpol. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment