Inspektorat Mimika akan Tindaklanjuti Temuan Dana Parpol

Bagikan ke Google Plus
Yulius M. Sasarari
SAPA (TIMIKA) – Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika, Yulius M Sasarari mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Papua terkait dana Partai Politik (Parpol) yang diberikan Kesatuan Kebangsaan dan Politik(Kesbangpol) kepada sejumlah Parpol tanpa adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).
 
"Ketika pemberian bantuan dana Parpol kepada Parpol-parpol yang ada di Kabupaten Mimika, maka setelah mereka menerima dan menggunakannya, mereka wajib mempertanggungjawabkan," kata Sasarari saat ditemui Salam Papua di ruang kerjanya di Kantor Pusat Pemerintahan, Jumat (19/5).

Dijelaskan, seharusnya Parpol yang sudah menerima dana tersebut, maka harus memasukan LPJ kepada Kesbangpol sebelum pemeriksaan BPK, sehingga ketika BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan sudah siap. Pasalnya, dana tersebut merupakan bantuan dari Pemda.

Diakui, sejauh ini pihak Inspektorat belum mengetahui berapa Parpol yang belum mempertanggung jawabkan laporan keuangannya, karena harus menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  BPK yang nantinya diserahkan kepada Bupati Eltinus Omaleng, SE.,MH .

"Kita harus tunggu LHP dari BPK baru kita (Pemkab Mimika) akan tindaklanjuti rekomendasi yang ada selama 60 hari," lanjutnya.

Terkait sanksi, menurut dia,  Pihak Inspektorat saat ini belum bisa memastikan sanksi apa yang harus diberikan, karena LHP tersebut harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang ada. Apabila kelalaian dari Parpol, maka Pemkab Mimika bisa memberikan sanksi berupa teguran dan peringatan kepada Parpol yang belum mempertanggung jawabkan laporan keuangannya.

"Kalau sanksi kami tidak bisa berikan sanksi, kalau belum ada rekomendasi dari LHP BPK itu," terangnya.

Dirinya berharap kepada Kesbangpol agar melihat hal tersebut sebagai pengalaman agar kedepan harus berkoordinasi kepada semua Parpol yang mendapat bantuan dari Pemkab, untuk mempertanggung jawabkan laporan keuangan sebelum pemeriksaan BPK.

"Ini jadi pengalaman supaya kedepan harus siapkan laporan sebelum pemeriksaan," harapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment