Jhon Wiklif Kembali Jabat Kadisdukcapil Mimika

Bagikan Bagikan
Jhon Wiklif bersama Bartolomeus kunong bersalaman di ruang pelayanan masyarakat DIdukcapil
SAPA (TIMIKA) –   Setelah sempat dicopot dari jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) pada 20 April 2016 lalu, maka pada Rabu (24/5) Ir. Jhon Wiklif  Tegai kembali menduduki jabatan tersebut menggantikan  Bartolomeus Kunong.

Kembalinya Jhon Wiklif  Tegai menduduki jabatan tersebut bukan tanpa alasan. Hal ini berdasarkan petunjuk Kementerian Dalam Negeri demi memperlancar proses administrasi kependudukan warga, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

Selain Jhon Wiklif  Tegai, ada empat jabatan pada Disdukcapil yang dikembalikan, diantaranya Sekretaris, Kabid Sistem Informasi Kependudukan, Kabid Pencatatan Sipil, Kasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara proses penerimaan Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika untuk lima jabatan tersebut dilakukan tertutup di ruang kerja    Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika Drs. Christian Karubaba. Dengan disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mimika Paskalis Kirwelak, serta Kadisdukcapil yang selama ini menjabat yaitu, Bartolomeus Kunong. 

Kepada wartawan, Kadisdukcapil Ir. Jhon Wiklif  Tegai mengatakan, SK tersebut telah ditunggunya sejak setahun lalu, karena adanya peringatan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 27 Mei 2016 lalu.

“Saya sudah dapat peringatan dari Mendagri sejak 27 Mei 2016 lalu untuk kembali menjabat. Namun pemberian SK itu baru dilaksanakan hari ini (Rabu 24/5 Red),” kata Wiklif ketika diwawancarai usai menerima SK.

Usai menerima SK tersebut,  Jhon Wiklif pun langsung melakukan kunjungan ke Kantor Disdukcapil  untuk bersalam-salaman bersama seluruh pegawai, sekaligus memantau ruang layanan dalam dinas tersebut.

Diakuinya, setelah menerima SK dirinya akan menyelesaikan sekian banyak pekerjaan yang menumpuk. Dimana harus menandatangani ribuan lembar Kartu Keluarga, dan surat administrasi kependudukan lainnya yang dimiliki warga

“Tugas saya kedepannya ini sangat menumpuk. Dulu saja itu saya setiap hari menandatangani 120 hingga 250 lembar Kartu Keluarga. Belum lagi yang lainnya. Jadi besok-besok saya harus benar-benar fokus,”tuturnya.

Ia menambahkan, agenda 2016 adalah validasi data penduduk karena adanya perbedaan antara jumlah yang ada di Badan Pusat Stastitik (BPS) dan Disdukcapil. Dimana jumlah yang ada di BPS adalah  192.000 lebih, sedangkan di Disdukcapil 310.000 lebih.

Dijelaskan, pihak  Disdukcapil mengakui masih ada data orang yang sudah meninggal dan masih tercatat, serta masih ada data orang pindah penduduk yang tidak mengurus Surat Keterangan Pindah (SKP). 

“Yah mau tidak mau yang tertunda itu nanti akan kami lakukan. Intinya saya siap dalam menjalankan tupoksi saya,”ungkapnya.

Selain hal itu, dalam beberapa bulan kedepan selama dirinya menjabat, pihaknya berharap bisa mendapatkan kucuran dana yang memadai untuk melakukan validasi data penduduk secara integrasi bersama BPS, Aparatur Distrik, Kampung dan RT/RW termasuk lembaga keagamaan. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak warga yang telah meninggal dunia dan telah terdata di Disdukcapil. Dimana selama tidak dibuatkan laporan, maka meski sudah meniggal, datanya akan  tetap ada dan terhitung sebagai biodata orang hidup.

Dirinya mencontohkan, ketika menandatangani akta kematian dalam satu bulan hanya empat akta. Sedangkan kenyataannya dalam sehari hingga sebulan jumlah orang meninggal di Mimika bisa lebih dari jumlah tersebut.

Selain validasi data, orientasi pihaknya di bulan-bulan kedepan adalah mempersiapkan Pilkada yang baik sehingga harus dilakukan workshop untuk verifikasi data pemilih tetap. Workshop tersebut sangat penting, sebab setiap stakeholder yang terlibat dalam verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa berjalan baik.

“Kalau kita punyai data penduduk yang baik atau valid, itu berarti kita akan mengirim DP4 terkait kepemilikan nomor induk ganda yang baik juga ke pusat,”ujarnya.

Dijelaskan, setelah hasil verifikasi DP4 tersebut selesai dilakukan, maka dikeluarkan DPT untuk dikirimkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Selanjutnya KPU bersama Disdukcapil bersama-sama melakukan verifikasi lanjutan yakni, verifikasi tambah kurang.

Kata dia, verifikasi tambah kurang itu yang sangat penting sehingga harus dilakukan workshop, agar ketika melakukan verifikasi tidak akan ada keributan.

“Nanti saya akan lakukan koordinnasi dengan bupati dahulu supaya kalau bisa workshop itu kita buat,”ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment