Kemendagri Dinilai Membiarkan Terlambatnya Penetapan APBD Mimika

Bagikan Bagikan
Yohanis Bassang
SAPA (TIMIKA) – Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Yohanis Bassang,SE.,M.Si menilai adanya pembiaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap lambatnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2017. Penilaian ini dikarenakan, sampai dengan saat ini program pembangunan di Mimika belum berjalan dan terkesan terhambat.

“Saya heran kenapa Kemendagri membiarkan masalah ini. Setidaknya, Kemendagri memanggil Bupati atau Gubernur untuk meminta pertanggungjawaban, terkait keterlambatan penatapa APBD Mimika,”kata Wabup Bassang saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (2/5).

Ia mengatakan, kurang lebih empat bulan lalu staf dari Kemendagri sudah mengunjungi Pemkab Mimika dan melakukan diskusi terkait persoalan keterlambatan penetapan APBD Mimika. Dimana saat itu, dirinya melaporkan kondisi yang sedang terjadi. Namun, sejak kepulangan para staf tersebut ke Pusat, hingga kini kepastian penetapan APBD pun masih belum menemukan titik kejelasan.

“Berarti sama saja bohong, saya ceritakan ke mereka. Karena saya berharap, setelah pertemuan tersebut satu bulan kemudian ada solusi tentang masalah tersebut. Tapi nyatanya sampai sekarang masih sama saja, sehingga sampai saat ini belum ada tanda-tanda,”tuturnya.

Diakui Wabup, seharusnya dari pusat mengundang DPRD, Bupati dan Gubernur untuk melakukan diskusi bersama dalam mencari solusi, sehingga penetapan APBD bisa dipastikan. Dan kalau kondisi Pemkab Mimika masih terus berlanjut tanpa adanya kepastian kekuatan hukum. Dalam arti belum adanya penetapan APBD, maka pelayanan kepada masyarakat tidak akan bisa dilakukan.

Kata Wabup, kepastian penetapan APBD Mimika ada ditangan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga sangat diharapkan adanya respon dari Pusat, terkait ketidakpastian keberadaan anggota dewan di Mimika. Karena dengan kepastian keberadaan anggota dewan, maka penetapan APBD pun bisa terjadi.

“Bagaimanapun APBD bisa ditetapkan harus ada DPRD. Tapi kalau kondisinya seperti ini, trus mau bagaimana lagi. Saya sudah berdiskusi tapi bagaimana pun, saya cuman wakil yang menunggu adanya pelimpahan,”ujarnya.

Wabup menambahkan, dirinya belum pernah melakukan pertemuan secara tatap muka bersama Pemerintah Pusat. Akan tetapi, Staf Kemendagri sudah sekali bertemu dirinya di Puspem Mimika, dan juga sering berkoordinasi melalui telepon.

“Saya tidak tahu juga sebenarnya bagaimana. Saya cuman berharap ada solusi dari Pak Cahyo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri),”ungkapnya. (Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment