Kepala BKD No Coment Tentang Temuan 300 Honorer

Bagikan ke Google Plus
Paskalis Kirwelakubun
SAPA (TIMIKA) – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika, Paskalis Kirwelakubun enggan berkomentar alias no coment, terkait adanya pengangkatan 300 tenaga honorer tan sepengetahuan Bupati Eltinus Omaleng.

“Kalau pengangkatan honorer diluar persetujuan Bupati dan direkrut BKD itu saya no coment. Saya tidak ingin terlalu mencampuri urusan itu, karena saya tidak tahu,”tutur Paskalis ketika diwawancarai di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Jalan Cenderawasih Poros SP 3, Distrik kuala Kencana, R abu (17/5).

Diakuinya, tahun lalu pihaknya menerima sebanyak 150 tenaga honorer khusus anak Amungme dan Kamoro (Amor). Namun dilakukan atas dasar persetujuan Bupati. Sehingga, setiap penerimaan tenaga honorer selalu atas persetujuan Bupati.

“Terkait 300 honorer itu saya juga baru sebatas dengar dari Bupati saja. Tapi saya belum menelusuri kebenarannya, karena itu bukan urusan saya kalau yang model begitu,”ungkapnya.

Kata dia, berdasarkan Undangan ASN, sebenarnya honorer sudah tidak digunakan, karena sudah berubah menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja (P3K). Namun dikarenakan belum adanya Peraturan pemerintah (PP) terkait dengan hal itu, maka prosedurnya adalah setiap dinas  yang membutuhkan tenaga harus mengusulkan berapa pun banyak yang dibutuhkan kepada Bupati. Selanjutnya Bupati mengeluarkan surat ijin kepada BKD. Dan BKD akan mengeluarkan pengumuman penerimaan pada dinas bersangkutan.

“Jadi penerimaan tenaga harus sepengetahuan Bupati. Sehingga diluar hal tersebut, saya benar-benar tidak paham,”tuturnya. 

Sebelumnya, Bupati  Eltinus Omaleng akan menelusuri dugaan penerimaan tenaga honorer dari luar Papua. Dimana ada sekitar 300 lebih tenaga honorer yang saat ini bekerja disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan, penerimaan tenaga honorer ini sudah berlangsung sejak dua bulan lalu.

“Saya terus telusuri, kenapa ada penerimaan honor kalau APBD kita belum ditetapkan,”tutur Bupati kepada beberapa kepala SKPD ketika bersalaman dengannya.

Dijelaskan, selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 belum ditetapkan, maka tidak diperbolehkan ada penerimaan tenaga honorer. Sebab kata dia, penerimaan tenaga honorer harus disesuaikan dengan APBD dan kebutuhan. 

“Siapa yang mau kasih gaji mereka? Kepala Dinas mana yang mau kasih mereka gaji. Datanya sudah saya ambil. Saya minta jangan main-main dengan hal ini,”tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment