Keterlambatan Bahas APBD 2017 Kesalahan Pemkab Mimika

Bagikan Bagikan
Yonas Magal
SAPA (TIMIKA) - Mantan Wakil Ketua I DPRD Mimika Yonas Magal mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika harus bertanggung jawab atas keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2017, dan tidak bisa menyalahkan provinsi atau Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"APBD Mimika tidak jelas, jangan salahkan siapa-siapa, tapi kesalahan dari Pemda itu sendiri. Kita tidak bisa salahkan gubernur dan pusat," kata Yonas kepada Salam Papua di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (3/5).

Dijelaskan, keterlambatan pembahasan APBD akibat dari kesalahan Pemkab. Pasalnya, Pemkab telah mengerti prosedur, namun diduga sengaja tidak mau menjalankan prosedur tersebut karena mengikuti perintah bupati.

"Ini akibat dari pemerintah daerah sendiri, bupati sampai dengan jajarannya, kubu pemerintahan sendiri saja tim anggarannya tidak jelas akhirnya resikonya seperti ini," jelasnya.

Akibatnya, lanjut dia, terbukti beberapa pejabat Pemkab yang melobi ke Pemerintah Pusat untuk pembahasan anggaran serta restrukturisasi menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Mereka dorong itu namanya Perkada kemana-mana. Sebenarnya kalau restrukturisasi sudah selesai menyangkut APBD bisa jalan," katanya.(Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment