Lakukan PHK, Freeport Dinilai Melanggar Hak Konstitusi Buruh

Bagikan ke Google Plus
Karyawan PT Freeport Indonesia
SAPA (TIMIKA) – 1 Mei 2017 bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), ribuan buruh PT Freport Indonesia (PTFI) dan sejumlah buruh yang berasal dari perusahaan subkontraktornya melakukan aksi mogok. Bahkan, aksi tersebut berlanjut hingga saat ini dengan sejumlah tuntutan, yaitu meminta manajemen menghentikan program Furlough, mendesak manajemen mempekerjakan kembali seluruh karyawan yang terkena Furlough, mengembalikan semua pekerja yang mogok tanpa melakukan PHK dan menghentikan tindakan kriminalisasi kepada para pengurus serikat pekerja.

Atas aksi mogok yang dilakukan ribuan buruh tersebut, berbuah tindakan oleh manajemen PTFI melakukan PHK terhadap ribuan buruh yang sedang menjalankan mogok. Melihat tindakan PHK yang dilakukan PTFI, Civil Liberty Defenders (CLD) menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan manajemen PTFI telah mencederai hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM) para buruh dalam menuntut hak-hak buruh, sebagaimana dijamin oleh beberapa instrumen hukum baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan CLD dengan narahubung Tigor G. Hutapea, SH, Wirdan Fauzi, SH dan Uchok Shigit P, SH yang diterima Salam Papua di Timika, Jumat (19/5), menjelaskan bahwa Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang termasuk orang asing yang berada di Indonesia.

Hak mogok pun telah secara tegas termaktub dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 137 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pokoknya pasal-pasal tersebut menyatakan setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sebagai hak dasar buruh/pekerja atau serikat buruh/serikat pekerja.

Bahkan tidak hanya konstitusional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia saja hak mogok buruh PTFI diberikan perlindungan dan pemenuhan. Konvensi-Konvensi internasional juga telah menyatakan bahwa hak mogok merupakan hak dasar bagi setiap buruh/pekerja dimana pun ia berada. Konvensi tersebut antara lain Konvensi International Labour Organization (Konvensi ILO) 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO 98 mengenai dasar-dasar Hak untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama 1949, dan Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Selanjutnya, tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia tanpa penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

CLD juga sangat menyayangkan atas PHK yang dilakukan terhadap ribuan buruh PTFI sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia bahkan dunia, namun tidak mematuhi dan menghargai hukum di Indonesia.

CLD berharap Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

Pertama,
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh/pekerja sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) agar dapat bekerja kembali dan menjatuhkan sanksi kepada PT Freeport Indonesia yang telah melakukan tindakan secara sewenang-sewenang dan tidak menghargai hukum di Indonesia;

Kedua, Meminta kepada Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Narahubung atau pengacara HAM dari CLD, Tigor G. Hutapea, SH dan Wirdan Fauzi, SH ketika dikonfirmasi Salam Papua Jumat malam, membenarkan pihaknya menyoroti persoalan PHK oleh manajemen PTFI terhadap karyawan.

“Kami menyoroti tindakan sepihak PT Freeport yang tidak boleh memPHK buruh ketika menjalankan haknya,” tulis Wirdan Fauzi dalam pesan singkat yang diterima Salam Papua. (Red)
Bagikan ke Google Plus

1 komentar:

  1. sebagai organisasi harus tempuh jalur hukum sesuai amanat UU no 2 tahun 2004 Tentang PPHI sehingga akan ada putusan yang tetap.

    ReplyDelete